Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk meniadakan jabatan wakil menteri (wamen) pada struktur kabinetnya, kecuali bagi Kementerian Luar Negeri. Ternyata upaya Gubernur DKI Jakarta ini justru tak menyumbang penghematan anggaran signifikan untuk negara.
"Penghematannya nggak banyak, nggak signifikan," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani kepada wartawan seperti ditulis Rabu (17/9/2014).
Hal tersebut, dijelaskan dia, karena mengacu pada dana operasional untuk posisi wamen yang lebih rendah dibanding anggaran seorang menteri yang mencapai Rp 120 juta per bulan.
Namun Askolani enggan menyebut secara spesifik dana operasional wamen pada masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L).
"Anggaran wamen nggak banyak karena jauh lebih kecil dari anggaran menteri. Anggarannya tergantung kemampuan bujet masing-masing K/L makanya sangat terbatas," papar dia.
Sebelumnya, Pengamat Ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat, Ina Primiana menyambut positif rencana dari Jokowi untuk menghilangkan posisi wakil menteri. "Keputusan Jokowi menghapus Wamen sangat tepat, saya mendukung," ucap dia.
Ina menilai, penghapusan jabatan Wamen dapat digantikan dengan keberadaan pejabat Eselon I di setiap Kementerian atau Lembaga. Pejabat tersebut misalnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) atau Direktur Jenderal (Dirjen).
Langkah penghapusan wakil menteri tersebut menurut Ina dapat merampingkan struktur jabatan sekaligus juga menghemat anggaran negara yang cukup signifikan. (Fik/Nrm)
*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!
