Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Sebanyak 34 kementerian akan membantu pemerintahan dia dan Wapres Jusuf Kalla. Dalam komposisi yang diumumkan, 18 pos menteri akan diisi kelompok profesional murni dan 16 pos lainnya dipegang oleh profesional dari kalangan partai politik.
Salah satu nama yang disebut masuk bursa menteri Jokowi-JK adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menjadi salah satu yang namanya masuk bursa, Ahok pun turut menanggapi komposisi kabinet Jokowi-JK. Menurut Ahok, masyarakat sebaiknya tak langsung berpikir negatif terhadap rencana Jokowi memasukkan kader partai dalam kabinetnya.
"Jangan suudzon (buruk sangka) sama orang partai, orang partai banyak yang bagus-bagus. Hehehe," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Sejumlah kalangan menilai postur kabinet tersebut menyalahi janji Jokowi saat Pilpres 2014 lalu. Kala itu, Jokowi menyatakan poros yang dibangunnya merupakan koalisi tanpa bagi-bagi kursi. Lantas bagaimana tanggapan Ahok terkait hal ini?
"Aku nggak tahu kalau itu. Tapi kalau saya jadi presiden, baru kamu tanya ya," kata Ahok sambil tertawa.
Kursi untuk KMP
Advertisement
Jokowi menyiapkan 16 kursi menteri untuk profesional parpol. Dari 16 kursi itu, Jokowi ternyata juga menyiapkan untuk kader parpol dari Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta.
"Bisa saja kan, misalnya yang bagus dari partai A, bisa saja," kata Jokowidi Balaikota Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Namun, Jokowi belum dapat memastikan siapa saja calon menteri itu. Sebab, kata Jokowi, usulan nama-nama calon menteri dari parpol saja belum diterimanya. Sehingga ia juga belum mengetahui apakah ada partai politik di luar pengusungnya yang berminat bergabung dalam pemerintahannya dan mengusulkan nama kadernya untuk menjadi menteri.
"Yang mau ke kita itu siapa? Kan belum jelas," ucap mantan walikota Surakarta itu.
Sebelumnya, JK mengungkapkan, 16 pos menteri yang akan diisi oleh orang profesional dari partai akan dialokasikan lebih dulu bagi partai pendukung Jokowi-JK. Namun, ia menekankan perlunya keseimbangan dalam memberikan jatah kursi menteri. (Sun)
Baca Juga
