Pertahankan Postur Kabinet, Jokowi-JK Dinilai Rasional

Permasalahan ke depan yang Jokowi-JK hadapi sudah tidak punya cukup waktu memikirkan tahapan-tahapan melakukan perampingan sebuah organisasi

oleh Oscar Ferri diperbarui 18 Sep 2014, 04:18 WIB
Tak dibeberkannya nama Menteri terkait karena Jokowi masih menunggu masukan dari rakyat soal nama-nama menterinya, Jakarta, Senin (15/9/2014) (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Keputusan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Jk untuk mempertahankan postur kabinet 34 Menteri termasuk 3 Menteri Koordinator mendapat respons positif oleh Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti). Pusaka Trisakti sependapat dan satu pemikiran dengan keputusan Jokowi-JK soal postur kabinet menjadi 34 menteri.

Hal itu dikarenakan permasalahan ke depan yang Jokowi-JK hadapi nanti sudah tidak punya cukup waktu untuk memikirkan tahapan-tahapan  yang dilakukan ketika melakukan perampingan sebuah organisasi.

"Postur realistis dan rasional," kata Ketua Pusaka Trisakti, Rian Andi Soemarno yang didampingi Direktur Eksekutif Fahmi Habsyi menanggapi keputusan postur kabinet Jokowi-JK, Rabu (17/9/2014).

Menurut Rian, Indonesia adalah negara luas dengan kompleksitas permasalahan yang ekosospolkultural menjadi prioritas dalam Nawacita untuk segera diwujudkan. Rian melihat rakyat saat ini menaruh harapan besar pada duet Jokowi-JK agar segera memusatkan energi dan dan upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang langsung dapat dirasakan oleh publik dan dunia usaha.

Apalagi, lanjut dia, di tengah warisan pemerintahan SBY di sektor ekonomi seperti defisit APBN, subsidi yang salah sasaran, nilai tukar rupiah yang 'jebol', korupsi  massif hingga reformasi birokrasi yang tidak jalan. Rian berpendapat, reformasi birokrasi yang menguntungkan publik itu bukan dengan  menambah beban administrasi melalui pembubaran kementerian, tapi bagaimana  kementerian yang sudah ada melakukan perubahan mindset dan mentalitas.

Kementerian yang ada, ucap Rian, juga harus merapihkan koordinasi antarkementerian agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi seperti sekarang melalui kodifikasi peraturan.

"Perubahan mentalitas  birokrasi harus dari yang tadinya dilayani menjadi melayani. Dari siput ruwet menjadi kuda cepat praktis, dan dari garong menjadi akuntabel," katanya.

"Sebaiknya perubahan nomenklatur beberapa kementerian yang ada nanti semangat dan orientasinya memberdayakan potensi rakyat dan percepatan target visi-misi," kata dia.

Misalnya, lanjutnya, Kementerian Sosial diubah menjadi Kementerian Pembangunan Sosial atau Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Produksi Pangan. Pusaka Trisakti mengusulkan nama 'Kabinet Trisakti'.

"Agar 'ruh' menteri-menteri Jokowi-JK nanti tidak lepas dari semangat melompat untuk membangun kemandirian bangsa yang  kondisi sekarang makin tak tentu arah," ujar Rian.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya