Kubu SDA: Tak Ada Premanisme di Kantor PPP

Liputan6.com, Jakarta - DPP PPP kubu Romahurmuziy melaporkan kubu Suryadharma Ali (SDA) melakukan aksi premanisme. SDA dituding telah memerintahkan para pendukungnya menduduki dan melarang kubu Romi masuk Kantor DPP PPP.

Namun, Ketua DPP PPP kubu SDA, Fernita Darwis menampik tuduhan itu. "Nggak benar, nggak ada aksi premanisme yang duduki kantor (DPP). Itu mereka kader-kader partai yang menjaga kantor," kata Fernita saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Fernita berujar, orang-orang yang menjaga Kantor DPP PPP adalah kader-kader yang berasal dari sayap partai, seperti Gerakan Pemuda Kabah (GPK) dan Angkatan Muda Kabah (AMK).

"Jadi kan mereka itu sebagai kader, di mana mereka loyal kepada Ketua Umum Pak SDA," ujar dia.

Dia menegaskan, bahwa tidak benar ada aksi premanisme di Kantor DPP PPP dengan penjagaan para kader sayap partai tersebut. Sebagai kader, adalah hal wajar bila GPK dan AMK ingin menjaga rumahnya.

"Jadi setiap siapapun orang termasuk (GPK dan AMK), adalah kader PPP yang datang ke rumahnya (Kantor DPP PPP) itu ingin menjaga rumahnya agar tetap besar. Apalagi jargonnya PPP kan Rumah Besar Umat Islam," tandas Fernita.

Sebelumnya, Sekjen DPP PPP Romahurmuziy secara resmi telah melaporkan Suryadharma Ali atau SDA atas tindakan pendudukan kantor DPP PPP ke Polda Metro Jaya.

Romi yang didampingi pengacara dan beberapa fungsionaris PPP juga gamblang memperlihatkan laporan polisi yang tercatat dengan Nomor laporan: LP/3348/IX/2014-PMJ/DitReskrimum tanggal 17 September 2014.

"Saya dan kawan-kawan secara resmi DPP PPP melaporkan Pak Suryadharma Ali dan kawan-kawan atas sejumlah dugaan tindak pidana umum," kata Romi.

Ia menambahkan, pihaknya tidak ingin terpancing dengan cara-cara yang dilakukan pihak SDA dan kawan-kawan. Meski menurutnya bisa saja ia ataupun pihaknya mengerahkan kembali orang-orangnya untuk bergantian berjaga di kantor partai berlambang kabah itu.

"Bisa, misal sejumlah teman menyarankan mengerahkan jumlah orang lebih banyak untuk gantian menduduki. Tapi saya kira bukan itu cara yang bermartabat dan itu juga tidak mencerminkan akhlak dalam berpartai politik," tutur Romi.