Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dikatakan memiliki anggaran yang minim untuk menjalankan seluruh program di tahun pertama masa kepemimpinannya. Bahkan diperkirakan Jokowi memerlukan tambahan dana setidaknya Rp 92,74 triliun untuk menjalankan programnya.
Meski dengan modal APBN yang sangat minim Jokowi-JK diharapkan tetap menjalankan komitmen untuk terus menciptakan kedaulatan pangan di Indonesia. Terlebih pada 2015, Indonesia akan memasuki pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, Riza Damanik mengungkapkan ada satu cara yang dapat dijalankan pemerintahan baru nantinya untuk menciptakan kedaulatan pangan.
Advertisement
"Kerjasama dengan organisasi pertanian dan nelayan, lalu memberikan insentif kepada mereka agar mereka mampu membantu kemandirian pangan kita," tegasnya saat berbincang dengan wartawan di Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (19/9/2014).
Insentif itu bisa dilakukan Jokowi-JK dengan memberikan permudahan permodalan, pemasaran dan pembinaan kepada para petani dan nelayan yang sebagai ujung tombak kedaulatan pangan Indonesia.
Dikatakan Riza, dirinya menganggap kekurangan dana yang dialami pemerintaha Jokowi-JK ini adalah bagian dari skema yang sudah di sususn Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Mereka masih menyusun anggaran yang mengacu alokasi tetap ke subsidi BBM, ini yang menyandra agenda kedaulatan pangan," tegas dia.
Dengan anggaran yang minim namun tetap bisa memberikan insentif ini diharapkan Riza akan membentuk kemajuan desa-desa yang menjadi lingkungan para petani dan nelayan. Kemudian dalam jangka menengah akan membantu perwujudan kedaulatan pangan Indonesia. (Yas/Nrm)
