KPK Surati KPU Menunda Pelantikan Anggota DPR Terkait Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelantikan wakil rakyat, khususnya anggota DPR yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

"Pihak yang oleh KPK sudah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa, diminta untuk ditunda pelantikannya," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/9/2014).

Surat tersebut menurut Bambang dikirimkan ke KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "KPK sudah membuat surat yang ditujukan kepada KPU dengan tembusan Bawaslu mengenai posisi hukum KPK atas calon anggota DPR yang dikualifikasi sebagai terhukum, terdakwa dan tersangka," tambah Bambang.

Calon anggota DPR terpilih yang rencananya dilantik menjadi anggota DPR pada 1 Oktober dan menjadi tersangka korupsi di KPK adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dari Partai Demokrat dapil Bali dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementrian ESDM.

"Salah satu alasannya, tersangka atau terdakwa akan melawan sumpah yang akan diucapkannya sendiri yaitu tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar peraturan perundangan-undangan," ungkap Bambang.

Usulan penundaan pelantikan itu, menurut Bambang, juga dimaksud untuk melindungi citra dan kehormatan parlemen.

Sedangkan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan bahwa seharusnya unsur moral menjadi hal esensial bagi anggota DPR.

"Anggota DPR merupakan simbol kepercayaan dan harapan rakyat sekaligus simbol demokrasi. Unsur moral menjadi sangat esensial bagi angggota DPR, apalagi ketika DPR kini sangat memerlukan legitimasi moral. Sehingga para tersangka dalam konteks ini tidak dilantik, demi lebih menjaga martabat institusi DPR," kata Busyro melalui pesan singkat.

Selain Jero, masih ada 3 anggota DPR yang menjadi menjadi tersangka tapi akan dilantik menjadi anggota parlemen. Namun ketiga orang tersebut kasusnya ditangani oleh kejaksaan.

Mereka adalah Herdian Koosnadi dari PDIP daerah pemilihan (dapil) Banten yang menjadi tersangka dalam pembangunan Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Banten tahun anggaran 2011-2012.

Selanjutnya Idham Samawi dari PDIP dapil Yogyakarta yang menjadi tersangka dana hibah untuk klub sepak bola Persiba Bantul serta Marten Apuy juga dari PDIP dapil Kalimantan Timur yang sudah menjadi terpidana kasus dana operasional DPRD Kutai Kartanegara tahun 2005 senilai Rp 2,67 miliar.

Khusus untuk Marten Apuy, pada 2012 lalu bahkan sudah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dan dihukum 1 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi tapi ia terpilih menjadi anggota DPR. Status Marten pun masih belum jelas meskipun putusan telah inkracht. Pihak kejaksaan hingga saat ini belum juga menjembloskannya ke penjara.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, setidaknya ada 48 calon anggota DPR dan DPRD 2014-2019 terpilih tersangkut perkara korupsi.

Selain keempat anggota DPR tersebut, ada 26 orang akan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kotamadya dan 17 orang menjadi anggota DPRD Provinsi. Di antara mereka juga ada yang sudah dilantik sebagai anggota DPRD. (Ant)