Liputan6.com, Semarang - Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan KH Maimun Zubair mengusulkan adanya Muktamar PPP dipercepat dan berujung islah untuk mengatasi konflik internal partai berlambang Kabah. Maimun menyebutkan salah satu solusinya adalah islah. Namun islah hanya bisa dilakukan jika kedua belah pihak tidak membahas apa penyebabnya. Sebab masing-masing pihak akan merasa dirinya benar.
"Dalam islah, cari titik temu. Islah dilakukan jika bisa dilakukan. Jika tidak bisa islah, kondisi partai ini jangan dikorbankan semakin memburuk," kata KH Maimun Zubair saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9/2014).
Menurut Maimun, perpecahan di elite partai berlambang Kabah telah 2 kali terjadi. Pertama antara Hamzah Haz dan Suryadharma Ali, kedua Suryadharma Ali dengan Romahurmuziy. KH Maimun Zubair mengaku bahwa dirinyalah yang menyelesaikan 2 perpecahan itu.
"Dulu saya yang menyelesaikan masalah. Penyelesaian adalah satu-satunya jalan untuk menyatukan semua lapisan yang ada di PPP. Muktamar lebih cepat, islah lebih ada harapan baik," kata pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang, Jawa Tengah tersebut.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Tengah menghendaki pelaksanaan muktamar partai dipercepat. Pasca-pelantikan presiden terpilih Joko Widodo pada 20 Oktober 2014, diharapkan pengurus periode selanjutnya telah terbentuk.
Desakan Muktamar Dipercepat
"Kami menghendaki muktamar dipercepat. Sesuai anggaran dasar yang baru serta hasil mukernas, muktamar harus dilakukan paling lambat satu tahun setelah pilpres. Muktamar sudah bisa dilakukan pada 21 Oktober 2014," kata Ketua DPW PPP Jateng Arief Mudatsir Mandan, di sela-sela pelaksanaan Musyawarah Kerja Wilayah DPW PPP Jateng.
Selain Muktamar dipercepat, DPW PPP Jateng juga menghendaki adanya islah antara Suryadharma Ali dan Romahurmuziy. Islah itu bisa ditempuh dengan melibatkan Ketua Majelis Syariah PPP, Kiai Haji Maimun Zubair.
"Andai dengan fatwa beliau, tetap tidak bisa islah, maka DPW PPP Jateng akan melayangkan gugatan permohonan kepada mahkamah partai untuk mengadili siapa dari kedua kubu yang benar dan siapa yang salah," kata Arif.
Menurut dia, berdasarkan anggaran dasar partai, jika terjadi sengketa internal harus diselesaikan lebih dulu ke mahkamah partai. "Diharapkan islah bisa dilakukan pada September 2014," kata Arif.
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jateng yang menghadiri muskerwil sendiri meminta agar DPW PPP Jateng memelopori islah dan pelaksanaan muktamar yang dihadiri kedua belah pihak setelah islah.
"Langkah DPW dalam mempelopori islah antara lain, meminta peran aktif Mbah Maimun dalam islah, dan menyampaikannya ke dua kubu yang berseteru," tambah Arif.
Sementara itu, menanggapi kehadiran Emron Pangkawi dalam Rakernas IV PDIP, Arief menegaskan bahwa PPP masih tergabung dengan Koalisi Merah Putih. "Jika ada perubahan sikap partai (PPP) maka akan diputuskan pada forum tersendiri," pungkas dia.
Advertisement
