Liputan6.com, Jakarta - Berbagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM meminta Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan salah satu rekomendasinya adalah membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
Deputi Tim Transisi Andi Widjojanto menjelaskan, pihaknya tengah mencari sumber dana untuk membentuk pengadilan tersebut.
"Tergantung anggaran. Ya, anggaran dihitung dulu, ini sedang dicari alokasi anggarannya. Karena tidak ada di APBN," kata Andi di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2014).
Andi menjelaskan rekomendasi dari LSM tersebut dipertimbangkan serius. Pihaknya mewacanakan pengadilan tersebut pada awal tahun depan.
"Oleh karena itu kami sampai berpikir hingga ketersediaan anggaran 2015 kalau pengadilan HAM yang diharapkan di Papua dan Aceh itu mau didirikan di tahun 2015," terang dia.
Untuk anggarannya, Jokowi-JK akan mencari cara agar ada dana. Andi mempertimbangkan anggaran diatur dalam salah satu kementerian.
"Harus langsung dicari pos anggarannya di kementerian mana. Jadi kalau sekarang saya mengatakan itu belum bisa didirikan karena belum ada anggarannya. Karena di RAPBN yang dirancang pemerintah sekarang nggak ada program itu (Pengadilan HAM Ad Hoc). Jadi Pak Jokowi-JK yang harus mencari di pos anggaran apa," tandas Andi.
Tim Transisi Upayakan Sumber Pendanaan Pengadilan HAM Ad Hoc
Menurut Tim Transisi, pihaknya mewacanakan Pengadilan HAM Ad Hoc pada awal tahun depan.
diperbarui 23 Sep 2014, 23:23 WIBDesakan penuntasan kasus pelanggaran HAM. (Liputan6.com/Miftahul Hayat)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Link Live Streaming Liga Europa Manchester United vs PAOK, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Jumat 8 November 2024
Kasus Pembunuhan Nia Kurnia Sari Akan Difilmkan, Digarap oleh Aditya Gumay
Polisi Masih Jaga Ketat Lokasi Truk Tanah yang Kena Amuk Massa di Tangerang
Pria Lanjut Usia Ditemukan Tewas Tergantung di Area Perkebunan Minahasa
Punya Harta Haram tapi Sudah Taubat, Bagaimana Cara Membersihkannya? Simak Kata Buya Yahya
Dalami Dugaan Pemukulan Sopir Taksir Online Oleh Oknum Polisi, 2 Orang Diperiksa Sebagai Saksi
Muncul Dugaan Pelanggaran Oleh Satu Paslon di Pilkada Kota Yogyakarta
Matt Groening Sosok di Balik Ramalan The Simpsons
Efek Donald Trump Menang Pilpres AS ke Geopolitik dan Perekonomian Global
Kisah Santri Pura-Pura Mati karena Punya Banyak Utang, Ini Respons Tak Terduga KH Hasyim Asy'ari
4 Pemain Naturalisasi yang Beredar di BRI Liga 1 tapi Tak Terpakai Timnas Indonesia