PKS: Pilkada Langsung Tidak Kokohkan Pilar Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai pendukung pilkada tidak langsung atau mekanisme pemilihan melalui DPRD. PKS menilai bila pilkada secara langsung, maka peran partai politik akan melemah.

"Pilkada langsung melemahkan parpol sebagai pilar demokrasi. Bahwa parpol brengsek, jangan lumbungnya dibakar tapi orangnya," kata Ketua DPP PKS Nasir Djamil di Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Ia menuturkan 2 model untuk memilih kepala daerah, yaitu secara langsung dan tidak langsung sudah sesuai konstitusi. Masing-masing model memiliki kelemahan dan juga kekurangan.

"Di UUD Pasal 8 Ayat 4 sebut Gubernur, bupati, walikota dipilih demokratis. Syaratnya transparan dan akuntabel," ungkap Nasir.

Anggota Komisi III DPR itu menilai pilkada langsung membuat money politics lebih banyak. Karena mereka harus mengambil hati pemilihnya yaitu rakyat.

"Pilkada langsung tidak kokohkan pilar demokrasi. Dia yang punya uang, bisa jadi kepala daerah dan lupakan partai yang mengusungnya. Dia sudah bayar proposalnya. Tidak ada kebanggaan pada parpol. Ini membusukkan demokrasi itu," katanya.

RUU Pilkada akan disahkan DPR pada Kamis 25 September 2014 mendatang. RUU tersebut saat ini masih belum ada kesepakatan pada masalah mekanisme pemilihan kepala daerah. Hingga kini, parpol dalam Koalisi Merah Putih yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKS, tetap mendukung mekanisme pilkada lewat DPRD.

Sementara itu, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh masyarakat didukung koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni PDI-P, PKB, dan Partai Hanura, ditambah Partai Demokrat. (Ans)