Liputan6.com, Jakarta - Tim Transisi Jokowi-JK meyakini anak usaha PT Pertamina (persero) Pertamina Energy Trading Limited atau Petral sebagai salah satu sumber masalah energi di Indonesia. Untuk itu Tim Transisi mengusulkan wacana pembekuan Petral kepada Jokowi.
Terkait usulan tersebut, Presiden terpilih Jokowi mengaku dirinya belum menerima usulan tersebut. Namun demikian, Jokowi mengaku akan melakukan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan minyak di Indonesia.
"Kalau itu (usulan pembekuan Petral) belum sampai ke saya. Saya nggak tahu, tapi yang jelas, ke depan kita ingin agar biaya-biaya yang bisa diefisienkan, yang bisa dihemat ya harus dilakukan," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Lalu, apakah maksud tersebut menandakan jika Jokowi sepakat dengan usulan Tim Transisi untuk membubarkan Petral? Pria bernama lengkap Joko Widodo itu menyatakan ingin mengetahui lebih rinci terkait usulan tersebut.
"Ya kalau itu, saya belum ngerti. (Bila dibekukan) apa itu efisien? Ya itu kan saya belum ngerti," ucap dia.
Jokowi menambahkan bila rekomendasi pembekuan Petral itu disampaikan, ia tidak bisa begitu saja melaksanakannya. Ia harus lebih dulu mempelajari dan menghitung lebih detail, apakah dengan dibekukannya Petral menjadi jalan pemerintah memberantas mafia gas dan energi di Indonesia.
"Sekali lagi perlu dicek di lapangan dan kalkulasi yang betul, karena setahu saya yang namanya Petral itu trading company, yang dipunyai Pertamina yang berada di Hong Kong dan Singapura. Apakah perusahaan ini yang jadikan harga tidak efisien, itu tidak tahu. Karena menurut saya mafia migas hampir di semua titik," jelas Jokowi.
Upaya mengurangi beban biaya dan tindakan efisiensi anggaran itu menjadi tugas utama dari kementerian ESDM dan Dirut Pertamina baru nantinya.
"Itu yang akan menjadi target dari menteri ESDM yang akan datang, target dirut, direksi Pertamina yang akan datang agar seluruh biaya-biaya yang ada, yang menyebabkan tidak efisien itu bisa segera dihilangin," kata Jokowi.
Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Akbar Faisal sebelumnya menjelaskan pembekuan memang perlu dilakukan karena Petral termasuk bagian dari masalah distribusi minyak Indonesia.
"Dari perjalanan kasus, peristiwa, dan hal-hal yang menyangkut perminyakan nasional kita, sudah lama sekali kita melihat Petral bagian dari masalah besar. Maka kemudian ketika itu yang akan diamputasi ya tentu saja kami harus melakukan itu (pembekuan)," tutur Akbar Faisal.
Ketua DPP Nasdem itu menjelaskan dirinya memperhatikan pernyataan pengamat energi sekaligus anggota DPR terpilih 2014-2019 Kurtubi, bahwa ada masalah di Petral. Akbar menuturkan akan ada bagian yang dihilangkan untuk revolusi di bidang energi.
"Ada satu kata harus dihilangkan dari sistem distribusi kita, yaitu pihak ketiga dan itu yang kita lakukan," kata Akbar. (Ans)
Advertisement
