Liputan6.com, Bogor - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi untuk memperkuat kinerja intelijen. Ini perlu, kata Ketua IPW Neta S Pane, karena selama ini kinerja intelijen di negeri ini sangat kedodoran.
Neta mengingatkan, sebagai pemerintahan sipil jika Jokowi tidak memperkuat kinerja intelijennya, nasibnya bisa seperti Presiden Gus Dur. Menurut Pane, kalangan intelijen yang ada di sekitar Jokowi saat ini adalah kalangan 'intelijen selebritas' yang tidak mengakar ke bawah. Padahal ke depan sangat banyak masalah di negeri ini yang perlu dicermati dan disikapi dengan strategi intelijen.
"Sebab itu ke depan, Jokowi perlu memperkuat kinerja intelijen kepolisian, militer maupun intelijen sipil," kata Pane dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Kamis (25/9/2014).
Penguatan kinerja intelijen tidak hanya untuk kelangsungan kepemimpinan Jokowi, lebih dari itu untuk memperkuat stabilitas keamanan Indonesia. Sebab ke depan, kata Pane, potensi teror di negeri ini masih cukup tinggi. Terutama dengan masih banyaknya kantong-kantong radikalisme di berbagai daerah dan berkembangnya isu Negara Islam Irak-Suriah (ISIS).
"Selain itu makin derasnya narkoba yang masuk dari Malaysia ke Indonesia (rata-rata seminggu tiga kali dalam paket besar) patut dicermati, apakah ini bagian dari perang intelijen atau sekadar usaha ilegal bandar narkoba," beber dia.
Hal lain yang perlu dicermati yakni makin luasnya peredaran senjata api rakitan maupun selundupan. Ini patut disikapi pemerintah agar situasi kamtibmas tidak terganggu.
Tak kalah penting untuk dicermati dan dideteksi oleh Pemerintahan Jokowi nanti yakni manuver pejabat-pejabat yang korup, mafia hukum, mafia proyek, mafia migas, dan mafia lainnya. "Kemudian manuver pihak-pihak tertentu yang hendak memainkan massa untuk kepentingan kelompoknya bisa dikendalikan dengan strategi intelijen," ujar Pane.
Karena itu, IPW menilai Jokowi harus segera melakukan perubahan besar-besaran di jajaran intelijen kepolisian, militer, dan sipil begitu dilantik menjadi Presiden. "Sehingga Jokowi tidak akan diperlakukan pihak-pihak tertentu seperti Presiden Gus Dur, yang istananya dikepung massa dan dipaksa turun dari jabatannya," pungkas Pane. (Mut)
Advertisement
