Tjahjo PDIP: Akhir Pemerintahan SBY Tinggalkan Hak Politik Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, bukan sikap walk out Demokrat yang disayangkan pihaknya ketika paripurna RUU Pilkada. Melainkan di akhir pemerintahan Partai Demokrat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang dipilih langsung, justru mencabut hak politik rakyat.

"Kami menyayangkan pemerintahan Demokrat selama 10 tahun dengan SBY sebagai presiden itu dipilih langsung rakyat," ujar Tjahjo Kumolo usai Rapat Koordinasi Nasional dan Pembekalan Anggota DPRD Terpilih PKPI di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014).

"Sayang di akhir pemerintahan yang dipilih oleh rakyat ini justru meninggalkan hak politik rakyat," imbuh Tjahjo.

Dengan demikian, ia mempersilakan masyarakat sendiri yang melakukan penilaian bahwa ada hak rakyat untuk memilih pemimpinnya di daerah ternyata oleh beberapa partai politik dengan kepentingan dan pertimbangannya masing-masing. Yang berarti, lanjut Tjahjo, kedaulatan rakyat diambil alih.

"Jadi bagi kami bukan masalah Demokrat mau walk out atau gimana, itu hak politik," jelas dia.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal sidang paripurna DPR menyangkut RUU Pilkada. SBY menyatakan kecewa.

Pemungutan suara di DPR menghasilkan 135 suara untuk yang memilih Pilkada langsung dan 226 suara untuk yang memilih Pilkada melalui DPRD dari 361 anggota DPR yang bertahan hingga Jumat dini hari.

"Saya kecewa dengan proses yang berlangsung di DPR," kata SBY di Washington DC kepada para jurnalis yang mengikuti kunjungannya di Amerika Serikat, termasuk Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV, Nurjaman Mochtar, Kamis 25 September waktu setempat atau Jumat (26/9/2014) waktu Indonesia.

"Setelah berjuang keras melalui Panja dan lobi-lobi ternyata tetap saja hanya dua opsi yang di-voting. Saya sebenarnya sudah mengutus utusan khusus agar voting bisa ditunda. Tetapi tetap saja dilakukan voting (RUU Pilkada)," lanjut SBY. (Ali)