SBY: 10 Tahun Mengelola Negeri Ini, Saya Tahu Kehendak Rakyat

Walau mempunyai dampak negatif, menurut SBY pilkada langsung telah jadi bagian sistem demokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 28 Sep 2014, 04:33 WIB
(Liputan 6 TV)

Liputan6.com, Washington - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara tegas menyatakan dukungannya terhadap pilkada langsung. Walau mempunyai dampak negatif, menurut SBY pilkada langsung telah menjadi bagian dari sistem demokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat.

"Saya 10 tahun saya mengelola negeri ini. Jadi tahu persis apa kehendak rakyat. Pilkada langsung yang sudah kita alami ternyata membawa ekses yang sudah kita ketahui. Ada kepala daerah jadi tersangka. Ada kepala daerah yang memerintah dari penjara," ujar SBY di Washington DC kepada para jurnalis yang mengikuti kunjungannya di Amerika Serikat, termasuk Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV, Nurjaman Mochtar, Sabtu (27/9/2014) malam.

Kendati banyak dampak negatif, SBY menegaskan pilkada langsung tak akan bisa dihilangkan. "Tetapi, menghilangkan pilkada langsung juga tidak mungkin, karena sudah menyatu dengan rakyat," lanjut SBY.

Karena alasan tersebut, SBY mengaku akhirnya mengajukan opsi ketiga untuk diakomodasi oleh DPR, yaitu pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. Syarat tersebut diajukan agar pilkada langsung yang telah berjalan saat ini dapat dilakukan dengan lebih baik.

"Makanya Demokrat mengusulkan opsi ketiga langsung dengan 10 syarat. Artinya pilkada secara langsung dengan perbaikan. Ini sikap Demokrat yang telah mengalami sendiri hiruk-pikuk pilkada," kata dia.

Saat opsi tersebut ditolak, SBY mengaku sangat kecewa, padahal apa yang ditawarkan Demokrat merupakan pilihan yang terbaik untuk rakyat.
"Kita menginginkan yang terbaik buat rakyat tetapi diabaikan begitu saja tanpa diberi kesempatan untuk ikut voting opsi ketiga," jelas SBY.
‎‎
Sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada memang berlangsung alot dan sulit ditebak. Sebagian besar anggota Fraksi Partai Demokrat akhirnya memilih walk out lantaran 10 usulan yang disampaikan dinilai tak digubris pimpinan rapat yang diketuai Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Hanya 6 anggota Fraksi Partai Demokrat yang bertahan di ruangan dan mendukung opsi pilkada langsung.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya