Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memiliki banyak pekerjaan rumah warisan pemerintah sebelumnya, salah satunya merevisi anggaran transportasi.
Pengamat Transportasi, Djoko Stidjowarno mengatakan, pemerintah baru perlu merevisi anggaran transportasi tahun 2015 sebesar Rp 44,93 miliar, angka tersebut lebih rendah 64 persen dari yang diusulkan Rp 70 miliar.
Advertisement
"Setidaknya 90 persen dari usulan," kata Djoko saat berbicang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (30/9/2014).
Menurut Djoko, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mengembangkan transportasi umum dan lebih mengutamakan transportasi pribadi. Akibatnya 95 persen lebih kendaraan transportasi umum di daerah sekarat. Banyak kota yang sudah tidak ada layanan transportasi umum. "Seperti Mamuju, Demak, Tangjungpandan, Denpasar dan lain-lain," tutur Djoko.
Ia menambahkan, anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Ditjen Kereta Api harus ditingkatka dua kali lipat dari yang disetujui sekarang.
"Perbanyak bantuan bus ke daerah untuk membantu daerah menata transportasi umum. Transportasi tidak bermotor (pejalan kaki dan pesepeda) perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, agar pemda juga memperhatikan pula," pungkasnya. (Pew/Ahm)
