Tifatul Tinggalkan `Warisan` Untuk Menkominfo Baru

"Saya sudah menyusun semacam buku memori untuk pengganti saya," ungkap Tifatul Sembiring yang resmi mengundurkan diri hari ini.

oleh Denny Mahardy diperbarui 30 Sep 2014, 15:08 WIB
Tifatul Sembiring (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Tifatul Sembiring secara resmi sudah menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Ia memilih untuk berpindah kantor ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kawasan Senayan.

Pengunduran diri Tifatul dari posisi Menteri di era Kabinet Indonesia Bersatu jilid II secara resmi berlaku sejak hari ini, 30 September 2014. Ia menyebutkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai landasan pengunduran dirinya diterima dan diturunkan per hari ini.

Meski telah mundur dari jabatan Menkominfo, Tifatul mengaku sudah menyiapkan buku memori bagi penggantinya. "Saya sudah menyusun semacam buku memori untuk pengganti saya, di dalamnya memuat apa saja yang belum dan harus dilakukan untuk sektor komunikasi dan informatika kita," kata seperti dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, pria yang biasa disapa sebagai Tif tersebut mengakui banyak masih banyak yang belum sempat dilakukannya untuk memajukan teknologi informasi dan komunikasi di Tanah Air. Ia menyebutkan hal tersebut bukanlah hal mudah.

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memaparkan secara dasar ada tiga program besar yang seharusnya terus dilanjutkan oleh penerus yang akan memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni program di bidang penyiaran, radio dan televisi.

"Salah satunya TV digital itu sangat strategis untuk dilanjutkan," ungkap Tifatul, Selasa (30/9/2014).

Tak hanya itu, Tifatul pun mengungkapkan bahwa penggantinya kelak bakalan melanjutkan program aplikasi teknologi 4G LTE (long term evolution) di Tanah Air. Program penataan frekuensi yang dinilai masih berantakan di beberapa spektrum juga jadi pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan.

Tif pun mengklaim mampu merealisasikan program mengoneksikan masyarakat dengan informasi hingga 95 persen. "Perlu juga ada pendataan untuk memetakan desa-desa atau wilayah di NKRI yang masih blankspot untuk kemudian membuat masyarakat di dalamnya terkoneksi dengan informasi," katanya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya