Satpol PP Terluka Saat Tertibkan Pedagang Kambing Tanah Abang

Penertiban sempat diwarnai adu mulut dan saling dorong hingga berujung bentrok.

oleh Moch Harun Syah diperbarui 30 Sep 2014, 15:54 WIB
Pedagang hewan kurban di kawasan Tanah Abang, Jakarta, bentrok dengan petugas saat akan ditertibkan, (30/9/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Satpol PP gagal menertibkan pedagang hewan kurban di sepanjang jalan, mulai depan Kecamatan Tanah Abang hingga KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Penertiban sempat diwarnai adu mulut dan saling dorong hingga berakhir bentrok. Lempar botol dan batu bata pun terjadi. Akibatnya seorang anggota Satpol PP Jakarta Pusat terluka.

Kepala Operasi Satpol PP Jakarta Pusat Maruli Sijabat mengatakan, dalam penertiban sudah lumrah anggotanya terkena satu-dua pukulan. Meski begitu, pihaknya mengaku memilih mundur.

"Ini biasa. Kalau terjadi benturan lebih baik kita tarik mundur. Dari pada efeknya ke masyarakat terutama pengendara," kata Maruli di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2014).

Sementara warga yang baru bertemu camat Tanah Abang itu mengaku tak gentar dengan imbauan Kasatpol PP dan Camat Tanah Abang. Mereka bersikeras akan tetap membuka lapak dagangannya di sepanjang Jalan KH Mas Mansyur.

"Kita nggak peduli. Kita tetap jualan. Itu harga mati. Sudah tradisi turun-menurun," teriak salah satu warga usai bertemu dengan Camat.

Peristiwa ini membuat lalu lintas dari arah Karet menuju Pasar Tanah Abang macet. Namun saat ini lalu lintas sudah kembali normal.

Camat Tanah Abang Hidayatullah menyatakan tak melarang para pedagang tersebut untuk menjual hewan kurban tersebut. Namun para pedagang itu hendaknya membuka lapak di tempat yang sudah disediakan.

"Bukan melarang berdagang, tapi jangan di bahu jalan. Kita kasih solusi pindah ke Jalan Sabeni dan Jalan Tenaga Listrik. Tapi mereka menolak. Sebelum tindakan, kita sosialisasi dari 2 minggu yang lalu," terang Hidayatullah.

Hidayatullah mengaku akan menunda penertiban ini. Selain kekuatannya terbatas, pihaknya mengaku perlu koordinasi lebih lanjut dengan para pimpinan terutama anggota DPRD. Sebab ada warga yang mengklaim telah diberi izin dan membayar iuran.

"Dibatalkan dulu sementara. Kekuatan kita terbatas. Kita mau pembinaan malah terprovokasi yang lain. Kita koordinasikan dengan pimpinan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan politis masuk. Bahaya," tukas Hidayatullah. (Yus)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya