Harga BBM Naik, Jokowi Tak Perlu Banyak Berutang

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan saat ini mendesak Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Dengan merealisasikan kebijakan ini, kebutuhan utang pemerintahan baru akan merosot dari asumsi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

Menteri Keuangan, Chatib Basri memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan defisit anggaran dalam APBN 2015 yang diproyeksikan 2,21 persen.

"Kalau harga BBM naik, defisit 2,21 persen di tahun depan bisa jauh lebih rendah sekira 1,3 persen-1,4 persen. Makanya saya berharap (kenaikan BBM) bisa dilakukan tahun ini," ucap dia saat Peluncuran ORI011 di Kawasan Hutan Srengseng, Jakarta Barat, Rabu (1/10/2014).

Lebih jauh dijelaskan Chatib, defisit yang menyempit akan menurunkan kebutuhan pembiayaan dan porsi utang dari Surat Berharga Negara (SBN) netto bisa dikurangi cukup signifikan. Dia menyebut, untuk pembiayaan defisit anggaran tahun depan sekira Rp 245 triliun-Rp 246 triliun. Kebutuhan SBN Netto mencapai Rp 177 triliun dan Rp 430 triliun untuk SBN Bruto.

"Kalau defisit bisa ditekan lebih rendah, kebutuhan pembiayaan lebih kecil sehingga nggak ada lagi pertarungan antara kebutuhan pembiayaan perbankan, pemerintah. Makro lebih stabil karena volatilitas pasar keuangan bisa dijaga," terang dia. (Fik/Ndw)