Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemilihan ketua komisi dan alat kelengkapan DPR sesuai asas proporsionalitas dan profesionalitas. Koalisi Merah Putih (KMP) akan membicarakan hal tersebut pada Selasa 7 Oktober 2014.
"Ketua dan alat kelengkapan DPR baru akan dibicarakan bersama Koalisi Merah Putih pada Selasa (7 Oktober) atau Rabu (8 Oktober)," kata Hidayat di Jakarta, Sabtu (4/10/2014).
Hidayat mengatakan, ada kesepakatan KMP untuk membahas figur-figur yang akan memimpin alat kelengkapan dewan dibagi secara profesional dan proporsional. Bukan berdasarkan partai duduk dalam koalisi semata.
Hidayat merasa aneh apabila ada pemberitaan yang menyebutkan bahwa beberapa partai sudah mendapat jatah sebagai ketua komisi di DPR. "Beragam berita di media aneh (beberapa partai sudah mendapat jatah ketua komisi di DPR) namun bukan itu yang disepakati," ujar dia.
Dia enggan merinci kesepakatan apa yang telah dicapai oleh KMP dalam menentukan pimpinan komisi dan meminta publik menunggu hasilnya. Sebab, tidak ada keharusan pimpinan alat kelengkapan dewan dipublikasikan saat ini karena baru akan dibicarakan pada pekan depan. Hidayat enggan membeberkan keinginan PKS untuk memimpin komisi apa saja di DPR.
Hidayat menegaskan, KMP saat ini masih fokus dalam menentukan pimpinan MPR yang dijadwalkan pada Senin 6 Oktober.
Fraksi Partai Golkar dikabarkan mendapat 3 kursi ketua komisi di DPR. Saat hal tersebut ditanyakan kepada Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga baru dilantik menjadi anggota DPR periode 2014-2019, Fadel Muhammad tak membantahnya.
"Iya, sudah tahu kok nanya?" kata Fadel di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 3 Oktober 2014.
Namun demikian, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu belum mau menyebutkan komisi DPR mana saja yang akan dipimpin oleh kader partai berlambang pohon beringin tersebut. (Ant/Ein)
Advertisement
