Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) diminta memilih calon yang kredibilitas untuk memimpin PT Pertamina (persero). Sebab ini terkait penilaian akan komitmen Jokowi dalam memberantas mafia di sektor migas.
Demikian diungkapkan Ekonom Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2014).
Advertisement
Dia menyarankan Jokowi-JK setidaknya memperhatikan 7 kriteria utama dalam memilih dan menentukan calon-calon yang akan duduk di pemerintahannya mendatang, salah satunya sebagai Dirut Pertamina.
Pertama, calon yang dipilih harus memiliki integritas yang baik. Calon itu juga harus bebas dari pengaruh kekuasaan dan sistem mafia.
Ketiga, menguasai sektor energi secara matang. Kemudian, memiliki rekam jejak pendidikan yang baik di bidang migas.
Kelima, calon itu juga harus memiliki visi yang baik alias visioner. Keenam, calon itu juga diutamakan berasal dari kalangan muda agar ada pola progressif dalam kepemimpinannya.
"Terakhir, calon tersebut harus mampu membawa Pertamina bersaing dengan negara ain di dunia, misalnya membawa Pertamina Asian energy Champion dan World Class Energy Company," tutur dia.
Terkait ini Dahnil menyoroti nama-nama yang belakangan diprediksi masuk dalam jajaran petinggi Pertamina. Seperti Ari Soemarno dan Deputi Komersial SKK Migas, Widhyawan Prawira Atmaja.
Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum ada masalah yang melingkari para calon tersebut. "Bagi saya Ari tidak pernah membawa perubahan ketika memimpin Pertamina," kritik Dahnil.
Ari disebut pernah terlibat kasus hukum. Tahun 2005, dia pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap sebesar Rp 80 miliar.
Kemudian kasus pengadaan minyak zetapi dari Malaysia yang diduga merugikan negara hingga Rp 427 miliar.
Selain itu, Ari juga diketahui pernah diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus Depo BBM Balaraja, Tangerang dengan kerugian negara hingga Rp 600 miliar.
"Kuncinya, ada di presiden terpilih. Dia harus memastikan Direktur Pertamina dipegang oleh mereka yang punya kredibilitas," saran Dahnil. (Nrm/Ahm)
