Kubu Jokowi Rela Pihak Prabowo Jadi Ketua MPR, Asal...

Muhaimin membantah, kesepakatan mendukung anggota DPD sebagai Ketua MPR, upaya menghambat keputusan KMP yang akan mengajukan Demokrat.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 06 Okt 2014, 00:31 WIB
Jokowi dan JK mengadakan jumpa pers terkait hasil putusan MK, Jakarta, Kamis (21/8/2014) (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Jokowi dan JK mengadakan jumpa pers terkait hasil putusan MK, Jakarta, Kamis (21/8/2014) (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sepakat menggunakan cara musyawarah mufakat dalam memilih pimpinan MPR. Dengan demikian 5 pimpinan MPR natinya dijabat merata, tidak hanya satu koalisi.

Bahkan, jika nantinya ternyata yang menjabat sebagai Ketua MPR berasal dari Koalisi Merah Putih atau kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dan bukan dari anggota DPD, KIH mengaku rela. Asalkan melalui musyawarah mufakat.

"Tidak masalah. Karena prinsipnya musyawarah mufakat, ya harus merelakan semuanya," ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2014).

Maka itu, setelah pertemuan sekitar 3 jam di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, Koalisi Indonesia Hebat mulai malam ini, bermusyawarah ke DPD dan Koalisi Merah Putih guna memutuskan komposisi paket pimpinan MPR yang diajukan dalam rapat paripurna besok.

"Tentu kita akan bikin banyak formula. Bisa saja Ketua DPD, wakil ketuanya masing-masing dari Gerindra, Demokrat, PDIP, PKB. Malam ini sampai besok semua diajak bicara," kata pria yang karib disapa Cak Imin itu.

Muhaimin membantah, kesepakatan mendukung anggota DPD diajukan sebagai Ketua MPR, adalah upaya menghambat keputusan Koalisi Merah Putih yang akan mengajukan Demokrat.

"Bukan. Namanya juga majelis permusyawaratan. Maka demi kenegaraan ini harus dicari musyawarah. Paket atau tidak. Tetap musyawarah mufakat nomor 1," tegas Muhaimin. (Ans)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya