Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memperkirakan potensi terjadinya moratorium (penghentian sementara) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan. Alasannya karena efisiensi formasi jabatan.
"Mungkin moratorium terbatas ya. Misalnya sejumlah formasi jabatan yang memang dibutuhkan tetap dibuka, sedangkan yang tidak diperlukan, kita kurangi," ujar Wakil Menteri PAN RB, Eko Prasodjo di Jakarta, seperti ditulis Kamis (8/10/2014).
Meski tak menyebut formasi jabatan apa saja yang bakal dipangkas maupun yang tidak, namun kata dia, pemerintah saat ini perlu makin selektif dalam menentukan formasi CPNS bagi Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan daerah.
"Kita perlu pikirkan bagaimana pegawai yang nggak kompeten atau nggak dibutuhkan untuk dikurangi. Karena ini jadi beban negara," tambahnya.
Mengatasi hal tersebut, sambung Eko, pemerintah berencana menerapkan program pensiun dini bagi PNS dengan jabatan kurang strategis. Pihaknya telah mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerinah (RPP) pensiun dini.
"Sebenarnya RPP pemberhentian pensiun dini sudah kita persiapkan, tapi belum sampai ke program. Itu harus diitung berapa biayanya, siapa saja yang dipensiunkan dini, apakah pakai kuota atau ketersediaan anggaran. Nanti tinggal bicara dengan Kementerian Keuangan," paparnya.
Wewenang pelaksanaan program pensiun dini atau moratorium, lanjut Eko, sepenuhnya berada di tangan pemerintahan baru. (Fik/Nrm)
