Liputan6.com, Jakarta - Dinamika politik dalam menentukan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sungguh tak terduga. Bergabungnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sangat membuka peluang meraih pimpinan MPR. Tapi, nyatanya Koalisi Merah Putih (KMP) kembali memenangkan pertarungan.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar rupanya juga tidak habis pikir dengan peristiwa politik yang terjadi hingga Rabu 8 Oktober dini hari itu. Dia juga tidak tahu persis bagian mana yang salah dalam lobi politik itu.
"Ya begitulah," singkat pria yang akrab disapa Cak Imin itu di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (8/10/2014).
Cak imin yang kala itu mengenakan baju putih usai menghadiri acara Muhajadah bersama kader PKB memilih bergegas masuk ke mobil Toyota Alphard hitam yang terparkir di depan gedung. Sekali lagi, dia menegaskan tidak tahu persis apa yang salah dalam paket yang ditawarkan pada pemilihan Ketua MPR itu.
"Kita nggak tahu persis lah," imbuh Cak Imin.
Berbeda dengan pemilihan Ketua DPR, pemilihan Ketua MPR terasa lebih dinamika politiknya. Paket yang ditawarkan KMP tidak memasukkan nama calon dari PPP. Tak ayal, hal ini membuat PPP meradang dan pada akhirnya beralih ke KIH.
Bergabungnya PPP membuat KIH lebih percaya diri. Ditambah lagi bergabungnya Oesman Sapta sebagai wakil dari DPD yang masuk dalam jajaran Paket A yang ditawarkan KIH. Nyatanya, bergabungnya kedua kekuatan belum mampu membendung kekuatan KMP.
PPP Bergabung, Parpol KIH Khawatir Porsi Menteri Berkurang?
Keputusan PPP bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat pemilihan Ketua MPR semakin menguatkan sinyal partai ini akan berlabuh. Terlebih, Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi sudah menyatakan PPP positif bergabung.
Namun, rupanya kabar bahagia itu belum didengar oleh seluruh anggota KIH. Termasuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengaku belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait kabar bergabungnya PPP.
"Ya moga-moga. (Pembicaraan) belum," ucap Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu 8 Oktober 2014.
Jika PPP benar-benar bergabung dengan KIH, tentu akan ada porsi yang berbeda dalam hal penyusunan kabinet Jokowi-JK. Presiden dan wakil presiden tentu harus memikirkan porsi PPP.
Secara tidak langsung, kedatangan PPP juga alan mengganggu 'jatah' parpol anggota KIH yang sudah lebih dulu bergabung. Salah satunya PKB. Tapi, Muhaimin mengaku tidak mempermasalahkan hal itu. Karena pada dasarnya, menteri adalah hak prerogratif presiden.
"Nggak tahu urusan Pak Jokowi lah. Semua terserah Pak Jokowi. Kita pada posisi hak prerogatif presiden," ujar Muhaimin.
Pria yang karib disapa Cak Imin itu juga belum diminta untuk menyiapkan kader untuk mengisi kursi menteri kabinet Jokowi-JK. Tapi, pada dasarnya, kalau diminta pasti akan disiapkan.
"Pokoknya kalau ada kader yang diminta kita siap. Tapi kita pada posisi hak prerogatif presiden. Sejauh ini nggak ada yang disiapin," pungkas Muhaimin Iskandar.
Advertisement
