Sekjen PKB: PPP-DPD Tak Maksimal Dukung KIH di Voting Ketua MPR

Sekjen PKB Abdul Karim Karding mengatakan, ada beberapa hal yang membuat KIH kalah dalam pertarungan kelima di parlemen.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 09 Okt 2014, 07:55 WIB
Setelah dihujani interupsi, sidang paripurna MPR untuk memilih pimpinan MPR diskors dan lanjutkan dengan rapat gabungan pukul 13.30 WIB, Jakarta, (7/10/14). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali tak bisa memenangkan pertarungan di parlemen dengan Koalisi Merah Putih (KMP). KIH tidak bisa merebut kursi Ketua MPR, meski PPP dan DPD sudah bergabung.

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Karim Karding mengatakan, ada beberapa hal yang membuat KIH kalah dalam pertarungan kelima di parlemen. Salah satunya tidak maksimalnya dukungan dari DPD.

"Tidak sesuai harapan di DPD. Karena mereka itu menarget minimal 100 suara, mungkin masuk paling banyak 77 suara," kata Karding di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Karding menilai, target suara DPD tidak sesuai target lebih karena faktor latar belakang partai yang juga dimiliki anggota DPD. Sebut saja, anggota DPD yang berlatar belakang PKS lebih dari 10 anggota.

"Kan begini, anggota DPD itu banyak juga garis partai. PKS itu ada 10 ke atas itu satu faktor," jelas Karding.

PPP sebagai partai pendukung paket A yang diusung KIH juga dirasa tidak maksimal. Karding menilai tidak seluruh anggota Fraksi PPP memilih paket A dalam voting pemilihan pimpinan MPR.

"PPP nggak penuh juga. 50% lebih, tapi tidak penuh," ungkap dia.

Anggota DPR Fraksi PKB itu menjelaskan, sebenarnya ada faktor lain yang membuat KIH harus tumbang untuk kelima kalinya dari KMP. Karding menyebut itu adalah faktor X. Tapi, dia tidak berani menyebut faktor X itu adalah bagi-bagi uang.

"Saya nggak berani menuduh tetapi bau-baunya adalah di DPD," tutup Karding.

Soal Hashim Djojohadikusumo

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyampaikan pernyataan keras setelah Koalisi Merah Putih (KMP) menang telak 5-0 atas Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen. Hashim menyebut akan menggunakan seluruh tenaga untuk menginvestigasi dan menghambat Jokowi dalam menjalankan pemerintahan.

Hal ini tentu mendapatkan tanggapan yang tidak kalah keras dari KIH.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, tidak sepatutnya Hashim melontarkan pendapat seperti itu. Hashim dinilai memperjelas aroma balas dendam dalam politik di parlemen.

"Ini sangat tidak dewasa. Yang jelas ada upaya itu yang ujungnya mengganggu. Bahaya lho," kata Karding di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu 8 Oktober 2014.

Karding menganggap pernyataan adik kandung Prabowo Subianto itu justru membuat kondisi Indonesia semakin memburuk. Secara tidak langsung, ekonomi Indonesia semakin terganggu.

"Iya lah. Rupiah melemah, investor kabur karena politiknya keruh," lanjut Karding.

Dia menilai, Hashim sangat wajar berbicara sekeras itu. Sebab, Hashim berlatar belakang pengusaha bukan politisi atau birokrat yang biasa mengurus negara.

"Dia lama di pengusaha jadi nggak paham betapa kalau pemerintahan keganggu. Efeknya bukan siapa-siapa rakyatnya yang susah. Bagi ekonomi, bagi masyarakat bahaya bagi stabilitas politik. Saya maklumi saja, Pak Hashim nggak pernah ngurus negara hanya bisa gimana dapat uang banyak. Nggak wise (bijak) aja," pungkas Karding.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya