Amankan Pelantikan Jokowi-JK, Polri Kerahkan 7 Polda ke Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Polri tengah fokus pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada 20 Oktober.

"Ada pengamanan. Ada 7 Polda yang kita geser kemari untuk pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil presiden, sumpah janji," ujar Kapolri Jenderal Polisi Sutarman usai pelantikan Kabaintelkam Irjen Djoko Mukti Haryono di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Sutarman juga mengatakan, para pimpinan kepolisian di seluruh Indonesia akan berkumpul dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu terkait situasi politik di parlemen.

"Kumpul Minggu depan itu sebenarnya kumpul dengan Bapak Presiden (SBY) dan saya manfaatkan sekaligus. Bapak Presiden mengumpulkan Kapolda, Wakapolda dan Kapolres," kata Sutarman.

Dia menegaskan pertemuan itu sekaligus memberikan arahan agar menjaga situasi Kamtibmas di wilayah masing-wilayah masing-masing.

Dalam amanat pelantikan Kabaintelkam, Sutarman menegaskan dampak politik yang terjadi saat ini akan berdampak pada kebijakan sektor ekonomi dan merembet di pasar modal. "Kalau pasar modal seperti itu ekonominya terus melemah, akan berpengaruh terhadap pengangguran. Pengganguran akan berdampak padaa sosial. Saya tidak lanjutkan kesana. Saya singkat saja, jadi begitu hebatnya dampak kebijakan politik terhadap ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya," ujar dia.

Karena itu dia berpesan kepada Kabaintelkam yang baru dilantik dan jajaran kepolisian bahwa polri harus mempunyai kemampuan intelijen yang jeli untuk terus memantau dampak segala bidang, bukan hanya keputusan politik, tapi juga pemerintahan bahkan keputusan peradilan termasuk peradilan Mahkamah Konstitusi, yang berkaitan dengan masalah Pilkada yang dinilai sangat luar biasa.

"Termasuk penolakan-penolakan yang ada di Jakarta yang dampaknya akan menjadi tugas Polri. Kalau kita tidak jeli terhadap masalah-masalah seperti ini kita akan tergadang, tapi kalau kita mampu memprediksi dampak-dampak tadi dan kita bisa melakukan langkah dari awal baik preemptif, preventif dan langkah penegakan hukum, kalau itu berkaitan dengan hukum," tandas Sutarman. (Mut)