Angka Pengangguran Tak Sesuai KHL, Ahok Minta BPS Hitung Ulang

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta melansir, hingga Februari 2014 angka pengangguran terbuka di Jakarta mengalami kenaikan 26.000 orang, hingga total jumlahnya menjadi 510.000 orang. Angka ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, angka ini menjadi lebih kecil jika BPS mengubah indikator penghitungannya.

Karena itu, Ahok meminta BPS menghitung angka pengangguran dengan benar dan mengubah indikator penghitungannya. "Hitung yang bener deh. Kita nggak mau gunakan indikator 250 kalori. Kita gunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)," tegas Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (9/10/2014). KHL yang dimaksud Ahok yakni Rp 2,4 juta.
 
Menurut Ahok, jika berdasarkan 250 kalori, berarti standar penghasilan hanya Rp 347.500 per bulan. Sementara standar yang digunakan pemerintah DKI yakni Rp 2,4 juta.

Menurut Ahok, BPS harusnya menggunakan standar KHL Rp 2,4 juta, sehingga di bawah standar KHL adalah pengangguran.

Tak hanya itu, Ahok juga meminta agar BPS hanya mensensus warga yang ber-KTP DKI. Tidak 'menyapu bersih' semua penduduk DKI karena banyak di antara mereka tidak mempunyai KTP DKI.

"BPS ukur kemiskinan itu asal ada orang di Jakarta. Orang luar datang pun asal ada nyawa dihitung. Berbeda cara menilai antara BPS dan saya," kritik Ahok.

Ahok ingin agar BPS hanya menghitung warga ber-KTP DKI. Jika tidak, Ahok mengatakan tak ingin menerima data BPS tersebut. Untuk penghitungan yang benar, Ahok sudah menyiapkan anggaran untuk BPS agar mengubah sistem penghitungan angka pengangguran maupun kemiskinan di Jakarta sesuai KHL dan KTP DKI.

"Hitungan BPS itu ngga bisa didata sekarang. Saya nggak bisa tebak. Itu bias. Saya mau bayar mereka, hitung yang versi baru. Kita udah siapin anggaran untuk dikerjain yang baru," tegas Ahok. (Ein)