Liputan6.com, Jakarta - Hari ini, tepat 2 tahun Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin DKI Jakarta, Ibukota negara Indonesia. Kota yang menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Selama itu pula, ada banyak hal yang telah dikerjakan. Tapi ada juga yang belum terlaksana oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang didaulat oleh Koalisi PDIP dan Partai Gerindra pada 2012.
Sebagian besar program Jokowi-Ahok sudah dalam proses. Apa saja program yang sudah dikerjakan? Berikut refleksi program-program Jokowi-Ahok yang dihimpun Liputan6.com, Rabu (15/11/2014).
Pertama, program mengatasi kemacetan. Jokowi dan Ahok telah menambah unit bus Transjakarta dan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dalam 2 tahun terakhir. Mereka juga menerjunkan bus Transjakarta untuk malam hari di beberapa koridor, bus tingkat pariwisata. Selain itu juga ada program cabut pentil, kenaikan tarif parkir, hingga parkir meter.
Kedua, mengatasi banjir dengan membangun embung/folder untuk menampung air hujan di setiap kecamatan dan setiap kelurahan. Mengintegrasikan seluruh saluran drainase, agar terkoneksi dengan kanal-kanal pembuangan air. Misalnya normalisasi waduk, kali dan gorong-gorong. Seperti Waduk Ria Rio, Waduk Pluit, gorong-gorong Thamrin, Kali Ciliwung, Kali Krukut hingga Kali Sunter.
Ketiga, penataan kota dengan membangun mal bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), ruang publik dan revitalisasi pasar tradisional, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan. Contohnya dengan membenahi Pasar Tanah Abang dan memindahkan PKL ke Pasar Blok G dan Pasar Senen. Membenahi rumah susun seperti Rusun Marunda dan lainnya. Termasuk mendesain ulang total dengan membangun Jakarta dari kampung-kampung, misalnya program kampung deret.
Keempat, membenahi birokrasi bersih dan profesional, agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan profesional. Jokowi-Ahok telah melelang lurah dan camat dengan seleksi ketat. Lurah Susan menjadi contoh hasil nyata seleksi lelang jabatan yang lebih memprioritaskan kinerja, dibanding latar belakang. Jokowi-Ahok juga mencopot dan merotasi sejumlah pejabat yang bermasalah.
Advertisement
Kelima, di bidang kesehatan dan pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Termasuk pemberlakuan jam malam bagi anak sekolah, pembangunan sekolah sehingga tidak ada lagi sekolah dasar (SD) petang.
Keenam, di bidang kebudayaan membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas. Merevitalisasi dan melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia. Misalnya, melegalkan tanah-tanah yang sebelumnya tidak diakui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau tanah ilegal. Misalnya, penertiban sertifikasi 1.200 rumah dan gedung di kawasan elite Menteng. Sebagian dari ribuan rumah tersebut adalah rumah peninggalan Belanda.
Selain itu, Jokowi-Ahok juga melestarikan kebudayaan Betawi misalnya misalnya pameran PRJ. Kedua 'pentolan' Ibukota itu juga membuat terobosan kebudayaan baru, misalnya menggelar Malam Muda-mudi yang digelar setiap tahun di kawasan Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Night Market, Jakarta Cosplay Festival, hingga PRJ 'tandingan' yang digelar di Monas.
Ada pula pengembalian habitat satwa langka, dengan menertibkan Topeng Monyet di Jakarta. Memanfaatkan monyet untuk Topeng Monyet dinilai bagian dari eksploitasi binatang. Apalagi monyet termasuk satwa langka.
Kendati, ada beberapa program yang belum terlaksana, apa saja? Pertama, memberikan honor tambahan kepada Ketua RT/ RW di Jakarta sebanyak Rp 500 ribu per bulan dan asuransi kesehatan. Alasan belum terlaksana program ini, karena terkendala masalah administrasi. Jokowi-Ahok juga tak kunjung menyelesaikan program alat transportasi MRT dan Monorel. Kedua program tersebut hingga kini masih terbengkalai.
Kedua, Contra Flow Cawang-Rawamangun, penghentian contra flow Cawang-Rawamangun bukan masalah. Ia bertekad terus mencari solusi lain untuk mengurai kemacetan Ibu Kota.
Ketiga, pembangunan rusun di Kali Ciliwung Rencana Jokowi membangun rusun di atas Kali Ciliwung gagal karena ditolak pemerintah. Pemerintah ini menilai rencana itu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang mengatur penggunaan sungai dan dampak yang timbul kelak.
Namun Dua tower dimulai pembangunannya pada Maret 2013, sebanyak 350 unit untuk satu tower. Ini menurut Jokowi sebagai pengganti pembangunan lokasi rusun di atas Kali Ciliwung.
Selain program-program Jokow-Ahok tersebut, ada beberapa peristiwa yang cukup menghebohkan warga Ibukota, khususnya. Seperti penertiban Topeng Monyet, pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, perselisihan Ahok dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung terkait penertiban Tanah Abang.
Peristiwa yang menghebohkan Jakarta yang baru-baru ini adalah pengunduran diri Ahok dari Partai Gerindra, yang notabene partai penyokong saat dirinya maju mencalonkan Wagub pada Pilgub DKI. Dan peristiwa teranyar adalah penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI dari Front Pembela Islam (FPI), setelah Jokowi resmi terpilih pada Pilpres 2014.
Bahkan, demo penolakan Ahok berujung anarkis yang menyebabkan belasan polisi terluka. Demo anarkis ini membuat Ahok berang dan berniat membubarkan FPI. Kasus ini pun masih bergulir hingga saat ini. Sejumlah anggota FPI pun ditahan karena diduga sebagai provokator demo anarkis tersebut.
Ahok pun sepertinya harus 'menjomblo' hingga Jokowi dilantik presiden pada 20 Oktober 2014. Sebab, hingga kini Ahok belum juga mendapat pasangan yang 'klop' sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
