Liputan6.com, Jakarta - Produksi massal mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) sebagai program Kementerian Perindustrian yang saat ini telah berjalan sempat mendapatkan penolakan dari beberapa kepala daerah pada masa awal program tersebut diperkenalkan.
Salah satu kepala daerah yang menolak diproduksinya LCGC yaitu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang sebentar lagi akan dilantik menjadi presiden periode 2014-2019. Lantas bagaimana nasib LGCG pada masa pemerintah Jokowi?
Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan soal keberlanjutan LCGC ini akan diserahkan kepada pemerintahan Jokowi. Namun dia berharap program tersebut tetap dilanjutkan.
"Itu wewenang pemerintah terpilih tapi saya sudah memberikan pandangan bahwa itu agar tidak dilakukan (menyetop program LCGC)," ujarnya di Jakarta, seperti ditulis Rabu (15/10/2014).
Menurut Hidayat, selama ini sudah LCGC memberikan kontribusi pada peningkatan ekspor otomotif Indonesia. Selain itu, LCGC juga tidak menyumbang kemacetan yang parah seperti yang selama ini ditakutkan.
"Bahwa itu visible dan kita melakukan ekspor," lanjutnya.
Meski demikian, dia juga menyadari perlu ada perbaikan mengenai aturan mobil murah ini, seperti soal penggunaan BBM non-subsidi yang harus lebih diperketat. Hal ini diharapkan bisa dilakukan oleh pemerintahan mendatang.
"Namun catatannya adalah tidak menggunakan BBM yang subsidi. Itu harus dilarang saja secara tegas. Saya dulu mengusulkan itu, namun pemerintah tak berani," tandas dia. (Dny/Nrm)
Energi & Tambang
