Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Governance Index (IGI) yang merekomendasikan 7 perbaikan tata kelola pemerintah untuk menangani kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan disodorkan kepada pemerintahan baru Joko Widodo alias Jokowi.
Direktur Eksekutif IGI Wicaksono Sarosa menegaskan, hasil penelitian tersebut akan berguna bagi Jokowi yang memang gemar blusukan.
"Kita memang sedang terus melakukan komunikasi dengan pemerintah baru. Hasil penelitian kita ini bisa menjadi masukan bagi pemerintahan sebagai peta blusukan Jokowi. Pak Jokowi kan senang jika ada data, jadi kita kasih datanya," ujar Wicaksono di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Meski akan mengupayakan tetap berkomunikasi dengan presiden terpilih tersebut, menurut Wicaksono, pihaknya sudah memberikan rekomendasi tersebut ke Rumah Transisi.
"Kita tetap mengupayakan agar langsung diterima langsung kepada Pak Jokowi. Rumah Transisi sudah kita berikan dan sudah melihat detail hasil kerja kita. Pasalnya, yang dilaporkan IGI merupakan hasil potret sesuai dengan realita dan fakta yang ada," jelas Wicaksono.
Senada dengan Wicaksono, Manajer Proyek Kemitraan Patnership, Inda Loekman berharap jerih payah yang dilakukan IGI bisa membuat perubahan yang lebih baik. Karena itu ia ingin Jokowi maupun Jusuf Kalla mejalankan rekomendasi yang diajukan tersebut.
"Kita berharap jerih payah tersebut bisa digunakan sebagai perbaikan tata kelola daerah serta pembangunan di daerah. Karena itu kita terus menyampaikan hal ini kepada pemerintahan baru ke depan," pungkas Inda.
Indonesia Governance Index (IGI) merekomendasikan 7 perbaikan tata kelola pemerintah. Dengan mengukur 34 kabupaten/kota di 33 provinsi yang terdiri dari 11 kota dan 23 kabupaten berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menggunakan Evaluiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKKPD), mereka merekomendasikan tujuh perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
"Yaitu evaluasi kebijakan relasi pusat-daerah, keseimbangan lingkungan, ekonomi dan kesejahteraan, evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) secara menyeluruh, awasi kinerja DPRD, Optimalisasi sistem e-government di daerah, sinkronisasi anggaran untuk kesejahteraan serta perkuat interaksi 4 arena," tutur peneliti utama IGI, Lenny Hidayat.
Advertisement
