Liputan6.com, Jakarta - Muktamar PPP yang diselenggarakan kubu Romahurmuziy alias Romi dicap ilegal. Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang karib disapa Haji Lulung menyebut, muktamar versi kubu Romi ini telah menabrak semua aturan.
"Mereka melawan majelis syariah dan mahkamah partai. Putusan mahkamah partai harus dijalankan semua kader. Keputusan atau fatwa majelis syariah itu hukum yang harus ditegakkan," ucap Haji Lulung di Jakarta, Kamis (16/10/2014).
"Romi tak paham AD/ART, apa fungsi majelis syariah dan mahkamah partai," imbuh dia.
Lulung menilai, Romi mabuk kekuasaan. Dia menilai, pihak yang diuntungkan dari muktamar di Surabaya itu cuma Romi cs. Sementara, partai dan kader lain hanya akan menjadi korban.
"Dia ini seperti orang memiliki syahwat yang sangat besar, tapi tidak mampu dan tidak sabaran menyalurkannya sesuai tuntutan agama untuk melakukannya sesuai dengan syariah sehingga apa pun dia lakukan," ujar Lulung.
"Dengan syahwat politik yang sudah tidak bisa terbendung, maka Romy pun rela 'memperkosa' konstitusi partai," cetus dia.
Lulung mengatakan, jika para dewan pimpinan wilayah (DPW) PPP tetap di barisan Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) dengan mendukung Koalisi Merah Putih (KMP), akan banyak kader-kader yang berkesempatan menjadi bupati, walikota, gubernur.
"Kader daerah harus sadar, mau menyelamatkan Romi cs atau partai dan kader?" tandas Haji Lulung.
Sementara itu, Romi menyatakan, muktamar PPP yang digelar barisan pendukungnya adalah sah. "Keabsahan muktamar ini berdasarkan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga partai berdasarkan jumlah kehadiran," ucap Romi, Rabu 15 Oktober 2014 kemarin. (Ans)
Advertisement
