Pemerintahan Jokowi akan Sulit Lari Cepat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah baru akan menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Sebab itu Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diprediksi sebagai pemimpin pemerintah baru tidak bisa lari cepat untuk melakukan perubahan di bidang perekonomian.

Ekonom Bank DBS, Gundy Cahyadi menyatakan, tantangan ekonomi tersebut adalah struktur fundamental ekonomi yang rentan terhadap pengaruh eksternal, seperti  defisit pada neraca transaksi berjalan.

"Kita tidak bisa harapkan pemerintah baru lari cepat," kata Gundy di Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Menurut dia, defisit pada neraca transaksi berjalan sangat senstif. Karena itu pemerintah baru harus membenahi fundamental tersebut.

Selain itu untuk mempercepat perbaikan ekonomi Jokowi juga harus melakukan pembangunan infrastruktur, mempercepat perizinan, dan meningkatkan penerimaan pajak.

"Semua ditingkatkan, APBN efektif pembelanjaan negara itu lebih meningkatkan lagi ini termasuk unsur tax GDP ratio," papar dia.

Saat ini penerimaan pajak terhadap Produk Domesti Bruto (PDB) Indonesia masih rendah yaitu 12 persen. Sedangkan negara lain sudah mencapai 18 persen.

"Kalau Indonesia bisa meningkatkan dari 12 persen menjadi 16 persen (target Jokowi) pemerintah punya anggaran sebanyak US$ 40 miliar. Tidak perlu menaikan pajak tapi meningkatkan jumlah wajib pajak 240 juta penduduk yang bayar 36 juta," pungkasnya. (Pew/Nrm)