Liputan6.com, Jakarta - Pemilihan ketua komisi serta kelengkapan dewan DPR, dipastikan usai pelantikan Joko Widodo alias Jokowi pada 20 Oktober 2014. Hal ini dilakukan guna mengsingkronisasikan kabinet dengan menteri.
"Kita menunggu pelantikan Jokowi, termasuk menunggu nomenklatur (pembentukan) kabinet dan nomenklatur mitra kerja," ujar Ketua DPP PKB Lukman Edy usai rapat konsultasi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Sementara politisi PDIP Pramono Anung menegaskan, semua pihak bersepakat pemilihan ketua komisi dan kelengkapan dewan dilakukan secara musyawarah mufakat.
"Forum lobi menyepakati musyawarah mufakat dengan alternatif yang ada, meski Kaolisi Merah Putih ada nama-nama, tapi berkembang di lobi menjadi berbeda, perkembangan politik dinamis," jelas dia.
Meski sepakat, Pramono menegaskan, masih tetap menjadi bahan pertimbangan yang dibicarakan masalah sistem paket.
"Praktis hanya paket sekarang titik berat musyawarah, alternatif 5 tahun lalu atau kemudian menggunakan pola baru. Dalam fraksi Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih mengarah musyawarah tidak ingin deadlock, intinya sebelumnya paket sekarang musyawarah dulu," pungkas Pramono.
Segala persiapan menjelang pelantikan Jokowi-JK juga sudah dilakukan, baik dari pihak DPR/MPR maupun pengamanan saat pelantikan. Bahkan, persiapan arak-arakan yang akan dihadiri relawan Jokowi juga sudah disiapkan.
Advertisement
