Muktamar PPP Surabaya Tegaskan Mendukung Perppu Pilkada

Muktamar PPP di Surabaya mengeluarkan 7 pernyataan politik yang antara lain mendukung dikeluarkannya Perppu tentang Pilkada.

oleh Dian Kurniawan diperbarui 17 Okt 2014, 14:11 WIB
Muktamar VIII PPP di Surabaya, Jawa Timur. (Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Setelah memilih Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi, Muktamar VIII PPP mengeluarkan 7 pernyataan politik sebelum menutup muktamar yang digelar di Hotel The Empire Place, Surabaya, Jawa Timur itu.

Berikut 7 pernyataan politik Muktamar VIII PPP yang dibacakan Ketua Panitia Muktamar VIII PPP Surabaya Usman Doni Tokang, Jumat (17/10/2014):

1. PPP dengan prinsip amar maruf nahi munkar menyatakan diri berada dan mendukung penyelenggara kekuasaan pemerintah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. PPP mengajak seluruh elemen bangsa, terutama konstituensi dan kader PPP, untuk segera mengakhiri segala macam perbedaan akibat Pemilu Presiden 2014, lalu secara bersama-sama menatap ke depan guna membangun bangsa dan negara.

3. PPP mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga Pemilu Kepala Daerah dapat dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta bebas dari politik uang.

4. PPP mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan reformasi agraria, mengalihkan pengelolaan hutan kepada rakyat, dan meningkatkan pelayanan administrasi terkait pertanahan sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.

5. PPP mendorong pemerintah untuk membuat program yang dapat menyelesaikan persoalan dasar masyarakat, terkait kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur.

6. PPP mendorong Pemerintah untuk meningkatkan perhatiannya kepada madrasah dan pondok pesantren, setara dengan perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan lain di Indonesia.

7. PPP mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan tanggal 9 November sebagai Hari Santri yang merujuk pada tanggal Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asyari yang menjadi pemicu pertahanan semesta arek-arek Surabaya untuk menghalau penjajah dan imprealisme. Revolusi jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asyari merupakan satu rangkaian dengan Hari Pahlawan 10 November.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya