Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mengurangi membengkaknya alokasi anggaran subsidi energi dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Politisi dari PDI-Perjuangan, langkah menaikkan BBM Subsidi tersebut harus didampingi dengan 'politik harga' supaya tak memberatkan rakyat.
"Jadi ini sudah diskusi beberapa kali, bahwa persoalan subsidi BBM mengakibatkan harga jualnya naik, ada efek domino. Itu harus jadi solusi terakhir , harus dipastikan harga kebutuhan pokok terjangkau, ada politik harga," kata Politisi Partai PDI-P Rieke Diah Pitaloka, di Jakarta, Senin (20/10/2014).
Rieke menjelaskan, yang dimaksud dengan politik harga ialah pemerintahan harus bisa menekan harga komoditas supaya kenaikannya tidak terlalu tinggi akibat kenaikan harga BBm Subsidi.
Selain itu, dia mengatakan agar subsidi tidak bengkak, pemerintah juga mesti mengatasi para penyelundup yang merugikan negara.
"Persoalan minyak dan gas (migas), tata kelola energi nasional seperti ini, dimana ada indikasi mafia migas, seperti yang diutarakan Jokowi dan Abraham Samad jadi prioritas tata energi nasional," tukas dia.
Perlu untuk diketahui, sebelumnya tim transisi Jokowi telah memberikan sinyal untuk menaikkan harga BBM subsidi sebanyak Rp 3.000 per liter. Kenaikan ini direncanakan berlangsung pada bulan November 2014. (Amd/Gdn)
Energi & Tambang
