Menanti Gebrakan Kabinet Kerja Jokowi-JK

Harapan publik begitu menjulang tinggi pada 34 menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK ini yang dipilih atas dasar profesionalisme mereka.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 27 Okt 2014, 23:35 WIB
Jokowi dan JK berpose bersama para Menteri Kabinet Kerja di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 34 menteri telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di halaman Istana Merdeka, Minggu 26 Oktober lalu. Jokowi juga menamakan kabinet pemerintahannya sebagai Kabinet Kerja.

Pengamat politik dari ‎Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menjelaskan, para menteri Jokowi sudah harus mulai bekerja. Harapan publik begitu menjulang tinggi pada 34 menteri ini yang dipilih atas dasar profesionalisme mereka.

"Tugas 100 hari pertama tentu harus bisa memperlihatkan semangat kerja 34 menteri itu dengan paparan program yang jelas yang dilengkapi argumentasi-argumentasi pendukung," tuturnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (27/10/2014).

Dengan menyandang nama Kabinet Kerja, lanjut Lucius, para menteri tentu tidak lagi perlu berlama-lama memikirkan apa yang akan dikerjakan. Isi kepala mereka harus ditumpahkan untuk membuktikan profesionalisme mereka masing-masing.

"Tuntutan terhadap profesionalisme itu harus diekspresikan melalui program unggulan yang tidak hanya sekadar melanjutkan program pemerintahan sebelumnya. Harus ada gebrakan serius, yang tidak hanya bersifat melanjutkan, tapi benar-benar program baru sehingga bisa menjelaskan kapasitas profesional sang menteri terkait," paparnya.

Selain itu, Lucius meminta para menteri menunjukkan profesionalisme itu tanpa ragu secara proaktif melepaskan semua pekerjaan lain di luar kabinet. Tak perlu menunggu waktu lama untuk memutuskan aktivitas-aktivitas sebelumnya dari para menteri.

"Menteri dari parpol harus segera mengundurkan diri dari struktur kabinet, dan tak perlu mempertontonkan loyalitas ganda pada partai sekaligus presiden.  Mereka harus menghadapi realitas baru, yakni berada di bawah koordinasi penuh Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK," jelasnya.

"Tak perlu lagi membuang waktu dengan berkonsultasi pada pimpinan parpol karena hal itu hanya akan memupuk sikap patuh yang ambigu dari sang menteri sekaligus memberi ruang kepada pimpinan parpol untuk mengintervensi para menteri," tambah Lucius.

Lucius juga mengatakan bagi profesional lain yang terpilih untuk meninggalkan semua pekerjaan sebelumnya. Jabatan apapun di luar kabinet jika tak diputus akan menambah beban para menteri. Akibatnya, efektivitas sebagai menteri akan terancam tak masimal.

"Dengan Kabinet Kerja, para menteri seharusnya fokus pada pekerjaannya sebagai menteri. Hadirkan program yang pro rakyat dan hanya kepada rakyat itu bakti harus ditunjukkan. Jangan lagi kesana-kemari mengurusi tetek bengek lain yang merong-rong pekerjaannya sebagai menteri," tandas Lucius.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya