Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini dianggap salah sasaran ke subsidi lainnya agar tepat sasaran. Subsidi yang dinilai tepat sasaran sudah diprogramkan oleh Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengungkapkan, penghematan biaya akibat kenaikan harga BBM subsidi tersebut akan diprioritaskan untuk pembuatan tiga kartu program yang selama ini digadang-gadang oleh Joko Widodo yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera.
"Kami tahu subsidi itu tidak tepat sasaran, jadi nanti akan diarahkan ke yang lebih tepat dengan model perlindungan sosial melalui Kartu Sehat, Kartu Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera," kata Sifyan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/10/2014).
Sofyan mengaku saat ini pemerintah tengah mengkaji mengenai koreksi kebijakan dalam rangka mengendalikan neraca keuangan negara melalui penghematan subsidi tersebut.
Untuk itu, Sofyan mengaku pemerintah mentargetkan koreksi kebijakan tersebut akan selesai sebelum penghujung tahun 2014. Dengan demikian kenaikan harga BBM hampir dapat dipastikan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya telah menciptakan program jaminan sosial melalui kartu tersebut saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dalam implementasinya, Jokowi bisa dikatakan sukses untuk kemudian dia membawa program jaminan sosial tersebut ke dalam visi-misi saat mencalonkan diri sebagai Presiden RI ke-7.
Jokowi juga memastikan program jaminan sosial ini akan berbeda dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Untuk menambah dana wewujudkan program tersebut, pemerintah diperkirakan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada November 2014 dengan besaran Rp 3000 per liter.
Adapun dengan peningkatan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3000 per liter, pemerintah akan mendapatkan penghematan subsidi sekitar US$3 miliar. (Yas/Gdn)
BBM Naik, Pemerintah Prioritaskan Kartu Sakti
pemerintah tengah mengkaji mengenai koreksi kebijakan dalam rangka mengendalikan neraca keuangan negara melalui penghematan subsidi.
diperbarui 30 Okt 2014, 18:04 WIBCapres Jokowi menunjukkan Kartu Indonesia Sehat saat acara Debat Capres 2014 di Jakarta, Minggu (15/614) (Liputan6.com/Johan Tallo)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Sesi Wawancara 20 Capim dan 20 Dewas KPK Hari Ini Selesai
Ada Tim 9 PDIP, Pendamping Tim Pemenangan Yang Menolak Pragmatisme Politik
Tertinggi, BUMI Produksi 37,7 Juta Ton Batu Bara di Semester 1 2024
Pesta Kembang Api Tutup PON Aceh-Sumut 2024, Menpora Soroti Sukses dan Kekurangan
Kompolnas Apresiasi Polri Tangkap Pembunuh Gadis Penjual Gorengan di Pariaman
Deklarasi Damai, Upaya Menangkal Gangguan Keamanan Pilkada Sulteng
Nonton Dinner Mate di Vidio: Drama Korea yang Diperankan oleh Artis Seo Ji-hye
Tanda Tanya Kevin De Bruyne di Laga Manchester City vs Arsenal
Kuasa Hukum Menyambut Baik Putusan Bawaslu Tapsel
PON Aceh-Sumut 2024 Resmi Ditutup, Jawa Barat Juara Umum
5 Makna Mimpi Suami Kembali ke Mantan Istrinya, Dianggap Sebagai Ilusi Buruk
Tol Trans Jawa Jadi Nadi Baru Ekonomi, Mengubah Pola Migrasi dan Kehidupan Masyarakat