Liputan6.com, Jakarta - Dualisme kepemimpinan yang memperebutkan pucuk pimpinan wakil rakyat disesalkan banyak pihak, karena ujungnya rakyat yang dirugikan.
Bagaimanapun lembaga DPR sebagai penentu kebijakan selama 5 tahun ke depan, kearifan para pemimpin parpol untuk menyelesaikan masalah secara damai dan mengedepankan musyarawah merupakan solusi terbaik.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Kamis (30/10/2014), masalah lain yang juga muncul ketika partai pendukung, yakni PPP terpecah suaranya. Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang baru 2 hari menjabat telah mengesahkan hasil Muktamar PPP Surabaya yang diketuai Romahurmuzy.
Politisi PDIP membenarkan munculnya DPR tandingan sebagai wujud kekecewaan atas sikap DPR pimpinan Koalisi Merah Putih yang dianggap berat sebelah.
"Akibat dari mosi tidak percaya kita pada pimpinan DPR yang sekarang. Gimana kita melihat, bahwa pimpinan DPR sekarang ini hanya memposisikan bukan sebagai pimpinan DPR Republik Indonesia, tapi lebih hanya pimpinan DPR dari anggota DPR Koalisi merah Putih atau kelompok Merah Putih," kata politisi PDIP, Aria Bima.
Aria Bima menyatakan, Jumat 31 Oktober Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan menggelar Sidang Paripurna dengan mengundang seluruh anggota DPR termasuk dari Koalisi Merah Putih (KMP) untuk memilih pimpinan definitif. (Yus)
Baca juga:
Advertisement
DPR Tandingan Gelar Rapat Paripurna Besok
JK: Kisruh DPR Situasional, Selesaikan dengan Musyawarah
JK: Saya Bukan Pimpinan Partai, Tak Paham Pimpinan DPR Tandingan
