Liputan6.com, Ouagadougou - Presiden Burkina Faso Blaise Compaore menetapkan status darurat dan membubarkan kabinetnya. Hal itu dilakukan setelah demonstran menyerang gedung parlemen dan badan pemerintah lainnya.
Militer diyakini telah mengambil alih kekuasaan. "Sebuah badan transisi akan dibentuk guna memulihkan ketertiban hukum dalam 12 bulan," ungkap dalam pernyataan yang dibacakan seorang pejabat militer lewat siaran televisi seperti diberitakan VOA News yang dikutip Jumat (31/10/2014).
Setelah penetapan status darurat, militer juga memberlakukan jam malam hingga Jumat waktu setempat di Burkina Faso, Afrika Barat itu.
Kerusuhan itu pecah ketika parlemen bersiap melakukan voting atas usulan amandemen konstitusi, agar Presiden Blaise Compaore -- yang telah berkuasa selama 27 tahun -- bisa kembali mencalonkan diri dalam pemilu tahun depan.
Wartawan VOA News, Zoumana Waonogo, melihat para pengawal presiden menembakkan peluru ke udara, untuk menghentikan gerakan demonstran maju ke istana presiden. Seorang pemuda pun tewas.
Pemerintah lalu mengumumkan menarik proposal amandemen konstitusi, dan presiden mengatakan siap berunding dengan pihak oposisi.
Partai berkuasa itu telah berbulan-bulan berusaha mengubah konstitusi, untuk menghapus batasan maksimal dua masa jabatan bagi presiden yang mulai berlaku tahun 2000.
Partai-partai oposisi menolak upaya partai yang berkuasa dan mengimbau orang-orang turun ke jalan mulai pukul 05.00 pada Kamis 30 Oktober pagi guna memblokir jalur masuk ke Majelis Nasional.
Pemimpin oposisi Zephirin Diabre menyatakan, kelompoknya melawan usaha kudeta di Burkina Faso.
"Kami tidak mendukung perebutan kekuasaan dengan kekerasan. Kami hanya ingin menghormati demokrasi," tulis Diabre melalui Twitter.
Departemen Luar Negeri Amerika sebelumnya mengungkapkan kekhawatiran tentang usul amandemen itu dan mengimbau rakyat Burkina Faso agar menghindari kekerasan. Selain itu juga diminta untuk merundingkan isu tersebut secara damai dan melibatkan semua pihak.
Dilansir dari BBC, Presiden Compaore mengatakan ia akan tetap berkuasa selama satu tahun di bawah pemerintahan transisi. Meski meletus protes kekerasan menuntut pengunduran dirinya.
Kepala Utusan khusus PBB Ban Ki-moon untuk Afrika Barat, Mohamed Ibn Chambas, dilaporkan segera terbang ke Burkina Faso untuk meredakan krisis. (Yus)
Advertisement
