Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Crisnandi mengaku masih mengkaji ulang moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) yang dicanangkan berjalan selama lima tahun ke depan. Itu semua lantaran beban keuangan negara untuk belanja pegawai kini semakin berat.
"Keuangan negara ini bebannya berat sekarang, devisa negara tidak begitu memadai. Kita harus berhutang, obligasi kita jual, subsidi ratusan triliun, dari mana uangnya kalau belanja pegawai naik terus," terang Yuddy seperti ditulis Jumat (31/10/2014).
Dengan kondisi belanja pegawai yang terus membengkak, Yuddy merasa perlu mengkaji kembali jumlah belanja pegawai. Pengkajian akan fokus mengenai apakah perekrutan PNS menambah beban keuangan negara atau tidak.
Namun, Yuddy menegaskan, proses seleksi yang telah berjalan saat ini akan tetap dilanjutkan dan tidak akan dihentikan.
"Tapi kalau berpikir rencana rekrut lagi ya mikir dulu. Sama saja seperti kita punya gaji cuma lima juta tapi ingin punya pembantu tiga, kan pasti berpikir cukup atau tidak. Nah itu moratorium," tandasnya.
Dia menyarankan masyarakat agar memahami konsepsi moratorium penerimaan PNS baru. Selain itu, negara juga masih harus mengukur kemampuannya membayar pendapatan pegawai. (Sis/Gdn)
Advertisement
