Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Ahok dalam mengusut dugaan mafia perdagangan sapi di perusahaan BUMD Pemprov DKI. Salah satu tindak lanjutnya adalah dengan membentuk tim.
Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK sejauh ini sudah melakukan kajian terkait dengan perdagangan sapi di beberapa daerah, terutama di DKI Jakarta.
"Hasil kajian perdagangan sapi, salah satu daerah yang kita lakukan kajian adalah DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Timur. Tadi ada pembahasan menindaklanjuti kajian itu. Disimpulkan KPK dan DKI akan membentuk tim," ucap Johan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Johan menjelaskan, KPK dan Pemprov DKI juga akan membenahi semua hal yang berkaitan dengan proses perdagangan sapi. Khususnya di DKI Jakarta.
"Tata kelola perdagangan daging termasuk dari impor dan pemotongan," ucap Johan yang juga Juru Bicara KPK ini.
Pada Jumat sore tadi, Ahok berkunjung ke KPK untuk mendiskusikan persoalan perdagangan sapi yang dilakukan PD Dharma Jaya, perusahaan BUMD Pemprov DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu, Ahok beserta jajarannya dan pimpinan KPK hadir, yakni Bambang Widjojanto, Busyro Muqqodas, dan Adnan Pandu Praja.
PD Dharma Jaya merupakan sebuah perusahaan BUMD Pemprov DKI yang bergerak di bidang usaha pemotongan dan pendistribusian hewan ternak. BUMD tersebut sempat menjadi sorotan pada tahun 2013 yang lalu karena nihilnya setoran yang masuk ke Penerimaan Asli Daerah (PAD) DKI.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono sebelumnya mengatakan diskusi antara Ahok beserta jajaran Pemprov DKI dan KPK membahas soal adanya dugaan mafia di BUMD DKI.
"Diskusi pembenahan distribusi sapi, jalur sapi dan nggak ada mafia-mafia. Kata Pak Bambang Widjojanto (pimpinan KPK) distribusi sapi di tempat-tempat tertentu kan ada mafia," kata Heru. (Sss)
Energi & Tambang
