Liputan6.com, Jakarta - Sejak diwacanakan, megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) menuai kontroversi. Pasalnya jembatan sepanjang 29 kilometer (Km) memakan investasi fantastis sekira Rp 200 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan, dari dulu proyek pembangunan JSS belum membuahkan keputusan yang pasti.
"Itu karena menyangkut duit yang begitu banyak," ungkap dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Kata Sofyan, jembatan yang akan terintegrasi dengan kawasan strategis itu harus berhubungan dengan beberapa Kementerian/Lembaga sehingga nasibnya selalu mengambang penuh ketidakpastian saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Dan sekarang tidak sesuai dengan konsep kemaritiman. Itu yang menjadi masalah," cetus dia.
Advertisement
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak akan menjadi proyek prioritas dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun ke depan.
Dia mengaku tidak paham secara persis mengenai alasan Bappenas tidak memprioritaskan proyek tersebut.
Hanya saja, Basuki menilai ada beberapa hal yang menyebabkan JSS menjadi tidak prioritas mengingat bertolak belakang dalam misi Presiden Jokowi yang ingin membangun jalur maritim. (Fik/Nrm)
