Mendagri: Baru 33 Persen LPJ Keuangan Daerah yang Benar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengatakan laporan keuangan di daerah masih banyak yang fiktif. Hal itu lantaran dari sekian banyak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan daerah yang diterima Kemendagri, baru 33 persen yang dinyatakan benar.

"LPJ daerah baru 33 persen yang benar. Ini potensi (penyimpangan)," ujar Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Nasional dengan gubernur seluruh Indonesia di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Tjahjo menambahkan, laporan tersebut diperkuat dengan laporan dari seluruh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di masing-masing provinsi. Menurut dia, hal itu dapat dicegah melalui koordinasi antara pemerintah daerah dengan kapolda masing-masing.

"Dengan koodinasi yang baik. Kita berharap tahun depan minimal 80 persen," tutur politisi PDIP itu.

Selain itu, Tjahjo meminta para gubernur untuk menciptakan transparansi anggaran pada pemerintah daerah. Langkah itu diharapkan agar dapat menciptakan penghematan anggaran yang dapat memberi dampak positif pada pembangunan, tidak hanya di daerah tetapi juga di kementeriannya.

"Kita akan menciptakan transparansi dan penghematan anggaran, tidak hanya di daerah tetapi di juga di Kemendagri," ungkapnya.

Selain itu, dia juga menyoroti adanya ketidakseimbangan keuangan yang diterima antara provinsi daratan dengan kepulauan. Untuk itu, pihaknya akan mempercepat mekanisme pembagian keuangan antardaerah.

"Karena saat ini anggaran yang diterima Provinsi Maluku dengan Kabupaten Bogor, itu lebih tinggi Kabupaten Bogor," pungkasnya.

Hari ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengumpulkan seluruh Gubernur dan Kapolda dari seluruh Indonesia dalam rangka menyelenggarakan sinergi pemerintahan pusat dan daerah. (Yus)