Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dapat dipastikan segera dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo atau Jokowi.
Karena akan menjadi Orang Nomor 1 di DKI, Ahok diminta untuk rendah hati dan dapat menerima berbagai masukan dan usulan, khususnya dari partai politik.
"Beliau harus rendah hati dan mendengarkan partai politik, itu ciri pejabat yang rendah hati," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014).
Jhonny menjelaskan, walau posisi Ahok saat ini sudah tidak berpartai, pihaknya tetap akan mengajukan calon Wakil Gubernur DKI yang akan mengalami kekosongan setelah Ahok dilantik menjadi gubernur.
Meskipun aturan yang berlaku saat ini, yaitu Pasal 171 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 menghendaki kalau keputusan untuk menentukan nama wakil gubernur berada di tangan Ahok. "Ya tentu, kami tetap akan mengusulkan wakil," kata dia.
Comot Orang
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi sebelumnya juga menyatakan Ahok memperoleh jabatannya sebagai Wakil Gubernur bersama Jokowi melalui proses politik, yakni diusung PDIP dan Partai Gerindra dalam Pilkada DKI 2012 lalu. Sehingga posisi wagub masih menjadi hak bagi partai pengusungnya, meski Ahok sudah keluar dari Gerindra.
"Mekanismenya karena Pak Ahok ini bukan pejabat birokrat loh. Ini permasalahan politik. Jadi nggak bisa juga Ahok nyomot-nyomot orang tanpa koordinasi dengan Ketua Umum saya (Megawati Soekarnoputri)," jelas pria yang karib disapa Pras.
Kata dia, karena partai pengusung Ahok yang dipasangkan dengan Jokowi dalam Pilkada lalu itu adalah PDIP dan Gerindra. Sehingga nama cawagub harus berdasarkan usulan kedua partai politik itu.
Sebagai kader PDIP, Prasetyo mengatakan dirinya memilih Boy Sadikin yang akan diajukan partainya kepada DPRD untuk mendampingi Ahok. Ia pun yakin Ahok tidak mungkin sampai menolak usulan cawagub, baik dari Gerindra maupun PDIP. Karena keputusan terakhir berada pada hasil voting dewan.
"Pasti mau tanda tangan. Tinggal diskusi dengan Ketum saya Megawati. Partai pengusung Ahok kan ada PDIP dengan Gerindra. Komunikasi baik. Nanti yang dilantik baru gubernur-nya," tandas Pras. (Sss)
Advertisement
