Hanura Desak Pemimpin DPR Ubah Tatib soal Alat Kelengkapan Dewan

Liputan6.com, Jakarta - Partai Hanura mendesak pimpinan DPR  untuk mengubah Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR Nomor 1 tahun 2014. Sebab, di situ tercantum aturan salah satunya mengenai mekanisme pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), yakni di Pasal 57 tentang Tatib DPR.

‎"Kita desak ada perubahan tatib. Perubahan tatib lewat panitia khusus (pansus). KIH (Koalisi Indonesia Hebat) akan mendorong ada perubahan tatib," ujar Anggota DPR Fraksi Partai Hanura, Fauzi Amro, di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

‎Fauzi mengatakan, desakan soal perubahan Tatib itu, lantaran KIH menginginkan adanya wakil mereka di 16 pimpinan AKD, yakni masing-masing di pimpinan 11 komisi dan 5 badan. Dia berharap DPR yang mayoritas dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) mau berbagi dengan KIH di 16 pimpinan AKD tersebut.

"Di setiap 16 AKD itu ada lah masing-masing perwakilan kita. Mau ketua, mau wakil ketua tidak apa-apa," ujar dia.

Fauzi mengaku, di internal KIH sendiri sudah sepakat soal hal itu. Terkait jatah permintaan 16 pimpinan untuk KIH di AKD, juga nantinya bisa dimusyawarahkan.

"Nanti 16 pimpinan di 16 AKD itu PDIP dapat berapa, Hanura berapa, PKB berapa, NasDem berapa. Kalau itu bisa musyawarah, tidak ada masalah. Ini sudah final di KIH," terang dia.

Bahkan, Fauzi merasa yakin, KMP menyetujui usul mengenai perubahan tatib itu. Sehingga, nantinya dari total 63 pimpinan (ketua dan wakil ketua) di 16 AKD, terdapat 16 wakil KIH di masing-masing AKD. Baik itu di komisi maupun di badan.

"Saya yakin KMP juga setuju soal perubahan tatib ini‎," ujar dia.

Adapun pintu masuk untuk perubahan Pasal 54 ayat 2 tentang Tatib‎ yang mengatur mekanisme pimpinan AKD adalah dengan Pasal 322 dan Pasal 323 tentang Tatib untuk pembentukan panitia khusus (pansus) mekanisme pimpinan AKD.

Sementara sejauh ini 16 AKD belum ditentukan oleh DPR, baik untuk 11 komisi maupun untuk 5 badan DPR.‎ Termasuk posisi ketua dan wakil ketua serta anggotanya di 16 AKD tersebut. (Yus)