Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla yang berencana akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dirasakan tidak hanya di pusat, tetapi juga masyarakat di daerah.
Meskipun demikian, para pimpinan pemerintah daerah merespons positif rencana kenaikan itu. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan setuju dengan langkah tersebut.
"Memang sudah waktunya. Itu mestinya sudah dari dulu. Subsidi (BBM) terlalu besar. Kalau subsidi bisa dikurangi, bisa untuk yang lain seperti penjelasan Jokowi dan Pak JK," ujar Alex usai menghadiri Rakornas di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Menurut dia, pemerintah daerah harus mengantisipasi kenaikan BBM tersebut agar tidak terlalu berdampak kepada masyarakat.
"Tinggal bagaimana agar dampaknya tidak terlalu buruk. Kita sudah siap, dari dulu sekolah gratis, berobat gratis. Itu kan mengurangi," ucap Alex.
Hal senada diutarakan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya. Dia menyatakan apa yang disampaikan oleh JK merupakan hal logis. Tinggal bagaimana peran gubernur menjelaskan subsidi BBM tersebut dialihka,n karena pasti akan ada respons masyarakat.
"Kalau dalam penjelasan yang disampaikan Pak Wapres logislah jika BBM naik. Kalau subsidi sampai Rp 700 triliun kemudian untuk kesehatan hanya Rp 200 triliun, perbedaannya sangat besar, apalagi subsidi dinikmati kelas atas. Sudah pasti selaku gubernur harus menjelaskan kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa memahami. Selama ini subsidi konsumtif semuanya kalau dialihkan ke produktif bisa lebih baik," tutur Frans.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan semuanya tinggal menunggu, karena apapun langkah yang diambil pemerintah, semuanya baik untuk negara.
"Rencana kenaikan BBM nanti kita tunggu saja kebijakan tersebut. Langkah-langkah untuk kebaikan negara," ucap Aher.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat dengan kenaikan BBM. Namun yang harus diperhatikan adalah aspek alokasi anggaran yang diberikan kepada masyarakat nantinya.
"Oke dinaikkan, tapi sekian akan dibangun irigasi, segini untuk irigasi, nah kan enak sosialisasinya. Jadi rakyat tahu pengalihan subsidi di mana," ujar Ganjar. (Sss)
Advertisement
