Liputan6.com, Jakarta Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjaja Purnama (Ahok) menyarankan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan pemerintah di Kota Jakarta Senin (3/11) diprioritaskan untuk daerah miskin.
"Jakarta mampu untuk membiayai melalui Kartu Jakarta Pintar, jadi sebaiknya daerah miskin diprioritaskan," katanya di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (4/11/2014).
Advertisement
Program Kartu Jakarta Pintar atau KJP kata Ahok sudah dialokasikan dalam APBD Pemprov DKI Jakarta.
Karena itu peluncuran KIP yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, diharapkan dapat langsung dinikmati pelajar Indonesia.
"Jakarta punya program serupa, jadi sebaiknya daerah luar Jakarta diprioritaskan sehingga program ini dapat dinikmati masyarakat," tambahnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan DKI Jakarta tetap melanjutkan program KJP meski pemerintah telah meluncurkan KIP.
"Kartu Jakarta Pintar tetap ada, meski Kartu Indonesia Pintar sudah diluncurkan," katanya.
Menurutnya, program KJP dan KIP berbeda meski tujuannya sama. Program KJP kata dia didanai APBD Pemprov DKI, sedangkan KIP bersumber dari APBN.
Program KJP hanya berlaku untuk pelajar di wilayah DKI Jakarta, sedangkan KIP berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Peluncurannya memang di Jakarta, tapi yang diluncurkan adalah Kartu Indonesia Pintar," tambahnya.
Lasro mengatakan untuk satu semester, sebanyak 576 ribu siswa dari tingkat sekolah dasar sampai atas menerima dana KJP. Jika ditotal, dana KJP yang disalurkan sebesar Rp700 miliar.
Tiap siswa SMA/SMK/MA memperoleh dana Rp240 ribu per bulan. Siswa SMP/MTs mendapatkan Rp210 ribu, sedangkan siswa SD/MI mendapat Rp180 ribu. Dana tersebut, kata dia, dibagikan ke siswa tiap tiga bulan sekali.
