Kontras Pertanyakan Penanganan Kasus JIS

Liputan6.com, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, penanganan kasus dugaan kekerasan seksual anak di Jakarta International School (JIS), menjadi salah satu bukti dugaan kecerobohan polisi. Polisi diduga tidak independen dan memaksakan kasus dari bukti-bukti yang lemah.

Koordinator Kontras Haris Ashar menilai, kasus JIS memperlihatkan bagaimana polisi membentuk rangkaian cerita yang diduga tidak berdasarkan alat bukti. Guna memaksakan cerita, polisi diduga melakukan kekerasan dan penyiksaan terhadap pekerja kebersihan JIS, agar mengakui kasus kekerasan seksual itu.

"Kasus JIS kembali mempertontonkan kepada kita bagaimana sebuah rekayasa terjadi. Kematian seorang pekerja kebersihan JIS dengan muka lebam menjadi bukti bahwa tindak kekerasan oleh polisi itu nyata terjadi," ujar Haris, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Haris mengatakan, dari hasil monitoring dan investigasi yang dilakukan Kontras, banyak fakta-fakta persidangan kasus JIS yang diduga bertolak belakang dengan BAP yang disusun polisi. Misalnya, hasil visum rumah sakit dan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan penuntut umum yang diduga semakin melemahkan cerita polisi.

Para terdakwa, kata Haris, diduga terpaksa mengakui perbuatan versi BAP karena tidak kuat menahan siksaan polisi. Seperti terdakwa Syahrial yang mengaku mengalami dugaan tindakan brutal dan kekerasan dari polisi mulai pukul 21.00 sampai 03.00, seusai ditahan April lalu. Karena tak kuat menanggung sakit, dia akhirnya menyerah.

"Karena polisi berada di bawah koordinasi langsung Presiden, bapak Jokowi seharusnya juga mencermati kasus ini. Dengan kondisi polisi saat ini masyarakat semakin takut berhubungan dengan polisi, karena polisinya sendiri menunjukkan ketidaktaatan pada hukum. Kasus JIS adalah salah satu bukti tindakan polisi yang tidak profesional dan memaksakan sebuah kasus dari fakta yang lemah," imbau Haris.

Haris juga menilai, sebagai sekolah ternama dan berlabel asing, JIS diduga dijadikan sebagai panggung dan penghakiman institusi dengan membentuk sentimen asing. Padahal dari kasus ini, yang dianggapnya menjadi korban adalah para pekerja kebersihan yang secara ekonomi tidak mampu dengan akses politik dan informasi yang lemah. (Ans)