2 WNI di Burkina Faso Dievakuasi Hari Ini

Dari informasi yang diterima Kemlu RI, hari ini perbatasan di Burkina Faso akan dibuka dan 2 WNI bisa keluar menuju Republik Benin.

oleh Andreas Gerry Tuwo diperbarui 05 Nov 2014, 14:49 WIB
Presiden Burkina Faso Blaise Compaore menetapkan status darurat dan membubarkan kabinet hari menyusul kerusuhan di ibukota.

Liputan6.com, Jakarta - Kondisi yang memanas di Burkina Faso membuat pemerintah Indonesia bergerak cepat. Demi melindungi warganya yang berada di sana, pemerintah memastikan segera melakukan evakuasi.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, saat ini ada 2 WNI yang berada di Burkina Faso. Keduanya berada di negara yang tengah berkonflik itu karena bekerja Zatropa Oil Company di Fada-N'Gourma, perusahaan Indonesia yang berpatungan dengan sebuah perusahaan asing yang beroperasi di Singapura.

"Ada 2 warga negara kita yang bekerja di Burkina Faso dan mengalami kesulitan untuk keluar dari negara itu," kata Tene di Kantor Kemlu, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Kesulitan itu, menurut Tene, karena pemerintah Burkina Faso masih menutup wilayah perbatasannya. Namun, dari informasi yang diterima Kemlu RI, hari ini perbatasan di Burkina Faso akan dibuka.

"Rencananya hari ini 2 WNI sudah bisa keluar, mereka akan menuju Benin dan siap dipulangkan," sambung dia.

Lebih lanjut, walau keadaan Burkina Faso masih bergejolak, kedua WNI yang identitasnya masih dirahasiakan itu dipastikan dalam kondisi aman. Mereka akan diurus KBRI di Abuja (Nigeria) yang lingkup kerjanya mencakup Burkina Faso terkait perlindungan dan pemulangan ke Tanah Air.

"Kami berharap proses pemulangan dapat berjalan dengan lancar," pungkas Tene.

Pergolakan politik di Burkina Faso terjadi setelah Presiden Blaise Compaore mundur. Sebelumnya, terjadi unjuk rasa besar-besaran menolak amendemen konstitusi yang bisa mengekalkan kekuasaan. Presiden Blaise telah berkuasa selama 27 tahun. Namun, alih-alih menyerahkan kepada ketua parlemen sesuai konstitusi, militer malah mengambil alih kekuasaan.

PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan partai oposisi di Burkina Faso mengutuk langkah tersebut dan mendesak militer mengembalikan kekuasaan ke tangan sipil. Namun pemerintahan militer pimpinan Letnan Kolonel Isaac Yacouba Zida bergeming. (Yus)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya