Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul kembali membela 'kartu sakti' yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kartu sakti yang telah diluncurkan yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu keluarga Sejahtera (KKS). Kendati tujuannya untuk menyejahterakan rakyat berpenghasilan rendah, tapi beberapa pihak masih mempertanyakan legalitas hukum yang digunakan untuk program tersebut.
"Apa yang menjadi perdebatan, saya meminta begini kan pemerintah sudah berjalan. Mungkin karena statemen dari Ibu Puan Maharani menjadi rame, karena menyebut dasar hukum yang dikatakan," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2014).
Ruhut menilai, Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah orang yang kooperatif. Maka, kata dia, tidak mungkin jika seorang Jokowi akan melakukan kebijakan yang melanggar perundang-undangan.
Ruhut membela program 3 kartu itu dengan mengatakan, kebijakan pemerintah saat ini tidak bisa menunggu DPR yang masih ribut merebut kursi pimpinan di lembaga tinggi negara itu. Karena itu, Ruhut meminta agar DPR bisa sadar diri dengan apa yang terjadi, bukan malah menyalahkan kebijakan yang sedang dilakukan Presiden Jokowi.
"Kita tahu Pak Jokowi sangat kooperatif. Sebenarnya kan kembali tegas saya katakan, kita DPR membenahi diri dulu, sudah hentikan dua kelompok ini, ngga usah bicara lagi. Kita posting saja, kita nggak usah debatkan dasar hukumnya tapi Pak Jokowi janji kampanyenya mau realisiasi," beber dia.
Lebih jauh Ruhut mengatakan, ketiga 'kartu sakti' yang diluncurkan Jokowi bagi partainya tidak ada masalah. Dia pun menyebut, jika Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sehat (KKS) itu tak lain adalah program mantan Presiden SBY yang dilanjutkan oleh Jokowi.
"Kartu ini penjelmaan dari (pemerintahan) Pak SBY yang dulu, bagi kami nggak ada masalah. Apa arti sebuah nama, tapi program rakyat itu masih diharapkan, kartu itu kelanjutan program Pak SBY," papar Ruhut. (Sun)
Ruhut Tegaskan Kartu "Sakti' Jokowi Kelanjutan Program SBY
Ruhut menilai, tidak mungkin Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang melanggar undang-undang terkait penerbitan tiga kartu sakti.
diperbarui 07 Nov 2014, 11:52 WIBRuhut Sitompul adalah Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat dulunya adalah politikus Partai Golkar. Lucunya ia lebih memilih Jokowi padahal ia sempat menghina Jokowi (Liputan6.com/Faisal R syam)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Ini 3 Fokus Utama Menkomdigi Meutya Hafid untuk Dorong Transfortasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045
Jokowi Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, PDIP Tantang KPK Tindak Tanpa Pandang Bulu
59 Polisi Naik Pangkat, Ini Pesan Tegas Kapolres Pemalang
5 Resep Kepiting Asam Manis Ala Resto, Sedapnya Dijamin Bikin Ketagihan
Apa Itu Moral: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya dalam Kehidupan
5 Inspirasi Tunik Batik Terbaru, Pilihan Fashion Favorit Wanita Zaman Now
Sambut 2025, PKB Siap Sukseskan Seluruh Kebijakan Strategis Pemerintahan Presiden Prabowo
Lafal Doa Syaikh Abdul Qadir al-Jilani di Bulan Rajab
Sucofindo Resmikan Gedung dan Laboratorium di Jambi
Kehangatan Tradisi Unik Perayaan Tahun Baru di Desa Allendale Inggris
7 Artis Ini Rayakan Tahun Baru 2025 di Luar Negeri, Pesta Kembang Api Jadi Lebih Berkesan
Rilis Akhir Tahun 2024, Kasus yang Ditangani Polres Pemalang Turun 7,8 Persen