Liputan6.com, Jakarta - Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang baru diluncurkan Presiden Jokowi masih diragukan DPR. Kartu Sakti Jokowi dikhawatirkan tak dapat tepat sasaran.
Seperti yang diungkapkan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha. "Saya tidak yakin program Jokowi akan berhasil, kalau identifikasi rakyat tidak jelas," kata Satya dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2014).
Menurut dia, mendistribusikan kartu bantuan dana untuk warga kurang mampu cukup rawan. Sebab, pengidentifikasian warga yang benar-benar kurang mampu masih sulit dilakukan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, Satya meminta pemerintah lebih dulu membenahi sistem identifikasi warga miskin dengan mengelompokkan tingkat kemampuan ekonomi secara tepat. Setelah diklasifikasi, baru kemudian pemerintah membagikan kartu tersebut.
"Maka pemerintah sekarang bagaimana secara terbuka adalah kelompok ini adalah kelompok miskin, menuju miskin," tandas Satya.
Advertisement
Sebelumnya, DPR sempat mempertanyakan asal dana pembuatan ketiga kartu sakti tersebut. Anggaran yang cukup besar untuk KIS, KIP, dan KKS dinilai perlu dibahas dengan anggota dewan. Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, sempat mengatakan anggaran KIS berasal dari dana bansos senilai Rp 6,2 triliun.
Berbeda dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno malah mengatakan anggaran KIS bukan dari APBN, melainkan dana sosial perusahaan (CSR) BUMN.
Yang terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyatakan anggaran KIS ada pada anggaran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Sementara, anggaran KIP adalah anggaran yang dialokasikan untuk bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM).
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK pun sudah menjawab keraguan soal payung hukum kartu sakti Jokowi tersebut. "Jadi semua ada. Kalau ada anggaran sudah ada payung hukum," ucap JK 7 November 2014. (Ein)
