Liputan6.com, Malang - Ketua Umum (Ketum) Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Japto S Soerjosemarno kembali terpilih sebagai Ketua Umum MPN periode 2014-2019. Peserta Mubes terdiri dari Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW), Majelis Pimpinan Cabang (MPC) seluruh Indonesia dan Perwakilan Luar Negeri secara aklamasi meminta Japto untuk kembali memimpin organisasi masyarakat PP.
Japto ditetapkan kembali sebagai pemimpin melalui Sidang Majelis Pleno yang dipimpin oleh Ketua MPN PP, Gunung Hutapea melalui Keputusan Nomor 10/KPTS/MUBES-IX PP/XI/2014 tentang Masa Bhakti 2014-2019.
"Saya hormati keputusan demokratis ini meski saya menjunjung adanya kaderisasi," ujar Japto ketika memberi jawaban atas permintaan peserta Mubes PP ke-IX memimpin PP kembali, Batu, Malang, Sabtu 8 November 2011.
Japto menceritakan, sejak tahun 1990, dia sudah meminta adanya pergantian kepemimpinan di PP. Sayangnya, gagasan itu tidak direspons secara positif oleh kader PP dan hal itu berlangsung hingga pada pemilihan Mubes ke- IX di Kota Batu, Malang ini yang akhirnya meminta kembali dirinya memimpin PP.
Pria yang hobi berburu dan diving ini mengakui sedih dan senang memimpin kembali PP. Namun yang menurut dia membuat sedih adalah ketika orang luar menilai PP belum berjalan dengan baik sistem kaderisasinya. Apalagi Ketumnya sudah tidak muda lagi dan usianya sudah di atas 40 tahun yang memimpin Ormas berbasis kepemudaan.
"Senangnya, saya selalu berada dengan keluarga besar PP dan saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda," papar Japto.
Kepada ribuan peserta Mubes, Japto meminta syarat agar ini merupakan yang terakhir kalinya dia memimpin. Dan sepanjang kepemimpinan ini dia minta untuk dikritik.
"Pemimpin organisasi merupakan guru, murid, pengawas, dan keberhasilannya bukan hasil dari kepentingan politik karena seringnya bertemu dengan pejabat," tegasnya disambut tepuk tangan ribuan peserta.
Japto juga meminta agar ke depan PP harus bisa menonjolkan kader-kader yang memiliki reputasi di bidang ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh pengusaha, dan bukan melulu menampilkan kader PP yang jadi bupati, walikota atau anggota legislatif.
Dia berpesan bahwa manusia mati akan meninggalkan amal dan amal itu harus ditulis dengan tinta emas. Yapto meminta agar seluruh jenjang organisasi di level manapun perjalanan organisasinya ditulis dengan tinta emas. "Jangan jadi pengekor atau penjilat," harapnya.
Japto juga meminta agar kader PP agar bersikap tegas kepada pemerintah, pengganggu keamanan bangsa, para kapitalis yang merusak, aliran yang menganggu ketentraman, dan ilmu yang menjerumuskan. "Saya menerima amanah ini dengan penuh tanggungjawab dan akan menyusun kepengurusan MPN dalam tempo 1 bulan," ujar Japto.
Rekomendasi untuk Jokowi
Musyawarah Besar Pemuda Pancasila (PP) yang berakhir tanggal 8 November 2014 di kota Batu, Malang, telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Rekomendasi itu terbagi secara internal dan eksternal yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional dibacakan oleh Pimpinan Sidang Pleno, Zikrullah Ibna didampingi 2 anggotanya, Toncy Amsyamsumm, dan Abdullah Khalik.
Kata Zikrullah, secara internal, hasil pembahasan Komisi C merekomendasikan kepada MUBES IX agar menetapkan AD/ART lembaga-lembaga di tingkat majelis. Kedua, untuk membentuk lembaga politik Pemuda Pancasila di seluruh jenjang Majelis dan ketiga, untuk menerbitkan buku sejarah dan dinamika perjalanan Pemuda Pancasila.
Adapun rekomendasi eksternal di bidang ekonomi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila mendesak kepada eksekutif dan legislatif untuk memberikan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan sektor ketahanan pangan, sumber daya alam, ketahanan energi dan mineral dengan mengkaji ulang secara komprehensif dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional.
Pada rekomendadi Ideologi Politik, PP mendesak kepada eksekutif dan legislatif agar mengembalikan konstitusi negara Republik Indonesia sesuai naskah asli UUD 1945. PP juga mendesak kepada eksekutif dan legislatif untuk melakukan kajian yang komprehensif tentang sistem pemilihan umum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan nilai nilai budaya bangsa Indonesia.
Di bidang Sosial Budaya, PP mendesak kepada eksekutif dan legislatif untuk mendukung penuh seluruh kebijakan dalam seluruh kegiatan gerakan kebudayaan yang bernafaskan Pancasila diseluruh lapisan masyarakat.
Sementara di bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional, Ormas PP mendesak kepada eksekutif dan legislatif meningkatkan anggaran belanja alutsista yang lebih modern bertumpu pada industri dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan POLRI. "Kami mendesak kepada eksekutif dan legislatif meningkatkan kemampuan intelegen dan kemampuan pertahanan pada batas wilayah NKRI," jelas Zikrullah.
Ormas PP untuk bidang Hukum dan HAM juga mendesak kepada eksekutif dan legislatif bahwa korupsi akan berujung pada runtuhnya ketahanan nasional dan menyengsarakan kehidupan masyarakat.
"Pelaku kejahatan korupsi harus ditindak secara khusus, tegas tanpa pandang bulu dan diperlakukan sebagai musuh Negara dan masyarakat, divonis seberat-beratnya untuk menghasilkan efek jera dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat," tandas Zikrullah disambut applause ribuan peserta Mubes.
Advertisement
